Presiden katakan bantuan belum semua tersalurkan, minta warga tunggu

Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini bantuan belum semuanya tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat dan meminta warga menunggu aparat pemerintah menyampaikan bantuan kepada mereka.

"Mohon masyarakat masih menunggu, menanyakan kepada aparat desa, baik RT/RW maupun aparat desa," katanya pada Rabu, saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Kota Bogor yang berada tidak jauh dari Istana Kepresidenan Bogor.

Ia mengatakan bahwa di Kota Bogor penyaluran bantuan sosial tahap pertama sudah hampir 100 persen selesai dan akan dituntaskan pada Rabu.

"Memang belum tahap pertama belum 100 persen selesai, di sini (Bogor) hari terakhir sudah selesai," katanya.

Namun dia mengakui bahwa di daerah lain bantuan sosial belum seluruhnya disalurkan.

"Tempat-tempat lain yang saya cek misalnya BLT desa baru yang diterima masyarakat kurang lebih 10 persen," katanya.

Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial kepada warga selama masa pandemi COVID-19, termasuk di antaranya bantuan sosial tunai, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

"Ada PKH, kemudian kartu sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai, kemudian ada BNPT, ada BLT desa, banyak sekali sehingga kita harap bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita," kata Presiden.

"Kita harapkan dengan bansos ini kita bisa menguatkan, memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita menjadi normal kembali, itu yang kita harapkan," ia menambahkan.

Presiden mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial.

"Karena sesuatu hal yang sangat mendadak, karena pandemi COVID-19. Ada satu, dua, tiga, yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki. Tahap kedua bulan depan, Insya Allah lebih baik," katanya.

Presiden meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Kota Bogor didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.