Korut Ancam Balas Sanksi-Sanksi PBB

Seou (ANTARA News/AFP)- Menteri pertahanan Korea Utara (Korut) berjanji akan melakukan pembalasan terhadap sanksi-sanksi baru PBB yang diberlakukan setelah uji-uji coba nuklir dan rudalnya, kata media resmi, Ahad.

Kim Yong Chun memperingatkan kemungkinan perang habis-habisan di tengah "situasi tidak menentu" yang diciptakan apa yang ia sebut sanksi-sanksi sembrono PBB dan provokasi-provokasi Amerika Serikat-Korea Selatan (Korsel), kata kantor berita resmi KCNA (Korean Central News Agency).

"Kami akan melakukan pembalasan tanpa mengenal ampun dan tegas `sanksi-sanksi` musuh itu , dengan `perang habis-habisan," kata Kim , menteri Angkatan Bersenjata Rakyat dalam satu laporan yang disiarkan kantor berita itu.

Akan tetapi, negara komunis itu secara reguler mengeluarkan pernyataan-pernyataan agresif dan retorika terhadap tetangga-tetangganya dan AS.

Kim, yang berbicara dalam satu pertemuan publik di Pyongyang untuk memperingati ulang tahun perang Korwa tahun 1950-1953, menambahkan: "Kami akan memukul mati yang tidak terbayangkan setiap imperialis AS dan boneka Korsel jika mereka memicu satu perang."

Akan tetapi ia tidak merinci lebih jauh.

Korut, Minggu secara terpisah mengecam pelatihan militer AS-Korsel sebagai persiapan untuk menyerbu negara komunis itu.

Pelatihan perang Ulchi Freedom Guardian (UFG) menurut rencana akan diselenggarakan 17-27 Agustus.

Ketegangan meningkat setelah uji-uji coba rudal dan nuklir negara komunis itu dalam pekan-pekan belakangan ini, yang mengakibatkan PBB memberlakukan saksi-sanksi baru.

Pyongyang meninggalkan perundingan enam negara yang bertujuan mengakhiri program senjata nuklir setelah Dewan Keamanan PBB mengenakan sanksi-sanksi atas uji-ujicoba roket jarak jauh April lalu. Pada Mei Korut juga melakukan uji coba nuklir keduanya.

Dewan Keamanan sejak itu memberlakukan sanksi-saksi lebih keras termasuk perluasan embargo senjata dan meningkatkan pemeriksaan terhadap pengiriman barang-barang lewat udara, laut dan darat ke dan dari Korut.

Satu larangan perjalanan juga diberlakukan terhadap para pejabat Pyongyang yang diduga terlibat dalam program-program rudal dan nuklir negara itu.

AS mendesak masyarakat internasional untuk terus menekan Korut kembali ke perundingan enam negara yang diikuti dua Korea, AS, China, Jepang dan Rusia.

Utusan Korut untuk PBB, Sin Son Ho, Jumat mengatakan Pyongyang tidak menentang perundingan-perundingan AS, tidak akan kembali ke perundingan enam negara itu.(*)