Jakarta (ANTARA News) - Kekalahan pasangan capres dan cawapres M Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dalam pemilihan presiden pada 8 Juli lalu, nampaknya mempengaruhi Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris yang juga ketua tim nasional kampanye JK-Win tersebut.
Ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan lalu, Fahmi yang diangkat pada 7 Desember 2005 sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia bersatu tengah berbenah memasukkan sejumlah koleksi buku dalam kotak kardus coklat yang telah diberi nama, buku-buku politik, ekonomi, agama, dan lain-lain.
"Selama jadi menteri (Menperin) saya sering mendapat buku, terutama buku ekonomi dari Bappenas, BPS, BI, dan praktisi bisnis. Saya bisa mendapat lima buku sehari," kata lulusan S-2 dari jurusan Hukum Bisnis dari Universitas Pajajaran yang meraih IPK 3,98 itu.
Koleksi buku di ruang seluas sekitar 3x4 meter di lantai 2 Gedung Departemen Perindustrian itu secara bertahap, kata dia, sudah dipindahkan ke rumah pribadi di Jalan Mampang, Jakarta Selatan, dimana ia juga memiliki perpustakaan khusus yang ditata oleh ahli perpustakaan.
Sayangnya, aktivis 66 itu tidak tahu persis jumlah koleksi buku yang dikumpulkan sejak kuliah sampai sekarang. "Banyak sekali. Dari semua buku, yang paling menarik buat saya buku Musashi dan Sun Tzu yang telah dikembangkan ke dalam ilmu manajemen," ujarnya.
Selain buku, Fahmi juga mulai membawa sebagian koleksi baju kerjanya. Menurut dia, koleksi baju pribadi sengaja disiapkan di ruang kerjanya untuk mengantisipasi setiap acara yang berbeda pada hari kerja, untuk memenuhi undangan. "Sebagian sudah dipindahkan," katanya.
Kendati mulai berbenah mengurangi berbagai koleksi pribadinya, mulai dari buku, baju, dan berbagai barang kerajinan, pria kelahiran Jakarta, 20 September 1943 itu tetap berkomitmen melaksanakan tugas sebagai Menperin dalam Kabinet Indonesia Bersatu, sampai terbentuk pemerintahan baru.
"Saya ingin kelak departemen ini dapat bersaing dalam pelayanan dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri," ujar Fahmi yang bangga, departemen yang dipimpinnya selama sekitar tiga tahun tujuh bulan itu menjadi satu-satunya departemen yang mendapat predikat wajar tanpa syarat dari BPK.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009