Pertanyakan anggaran COVID-19, Pansus DPRD Bengkulu Utara gebrak meja

Jangan main-main, ini urusan perut rakyat.

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Febri Yurdiman sempat menggebrak meja saat rapat bersama Dinas Sosial setempat terkait penanganan pandemi COVID-19 di daerahnya.

Febri mencecar pejabat Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara yang hadir dalam rapat tersebut, karena tidak bisa menjawab pertanyaan terkait siapa pengguna anggaran Rp11,5 miliar hasil refocusing APBD untuk penanganan COVID-19.

Aksi gebrak meja ini terlihat dalam video berdurasi 30 detik yang direkam salah satu peserta rapat.
Baca juga: Dana Desa turunkan angka kemiskinan di Bengkulu Utara

Politisi muda Partai Perindo itu, saat dihubungi dari Bengkulu, Selasa, mengatakan, rapat memanas karena pejabat Dinsos yang hadir tidak bisa menjelaskan alur penggunaan dana refocusing penangan COVID-19 di daerah itu.

"Tidak ada kejelasan dari siapa pengguna anggaran JPS senilai Rp11,5 miliar dari hasil refocusing untuk dana BTT COVID-19," kata Febri melalui sambungan telepon.

Menurut Febri, dalam rapat itu Dinsos menyampaikan hanya melakukan verifikasi, sedangkan yang menggunakan anggaran belanja sembako adalah pihak kecamatan.

"Sedangkan beberapa kecamatan yang sudah kita temui menyampaikan mereka hanya menerima sembako bukan membelanjakan anggarannya. Jadi ini masalahnya," ujar Febri lagi.

Dalam rekaman video tersebut terlihat Febri sempat beberapa kali berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk ke arah pejabat Dinsos yang hadir.

Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara itu dihadiri 9 orang anggota pansus dan beberapa pejabat Dinsos.

Febri menyatakan, satu kepala keluarga (KK) menerima bantuan sembako senilai Rp150 ribu, sehingga dari anggaran Rp11,5 miliar itu seharusnya ada 76,600 KK yang menerima.

Namun, keterangan dari Dinsos setempat, jumlah KK yang menerima bantuan tersebut hanya sekitar Rp44 ribu KK saja.

"Jangan main-main, ini urusan perut rakyat. Dari tadi saya dan anggota tanya, tapi belum ada jawaban yang menyangkut anggaran Rp11,5 miliar ini," ujar Febri dalam video itu.

Video tersebut telah tersebar di banyak grup whatsapp dan mendapat tanggapan positif dari warganet.

Belum diperoleh penjelasan dari Dinsos Bengkulu Utara terkait permasalahan tersebut.
Baca juga: Kementerian PUPR hibahkan jembatan dan perbaiki jalan Bengkulu Utara