Bappenas sebut ada manipulasi data penduduk miskin di daerah

banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu dikurangi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan terdapat manipulasi data terkait penduduk miskin yang dilakukan oleh beberapa daerah.

“Lagi-lagi ini soal data kalau terkait sistem perlindungan sosial,” katanya dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa.

Suharso mengatakan banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya karena ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan.

“Soal data terkait sistem perlindungan sosial banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu dikurangi,” katanya.

Kemudian Suharso menuturkan ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial (bansos), secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah.

“Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi ini sebelumnya juga terjadi,” ujarnya.

Padahal menurut Suharso, akurasi dan kelengkapan data terkait jumlah penduduk miskin sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan pemerintah.

“Akurasi dan kelengkapan data kemudian memperbarui data itu sedemikian rupa itu menjadi penting,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Suharso meminta agar data mengenai jumlah penduduk miskin dapat terus diperbaharui dan menjadi perhatian utama oleh setiap pemerintah daerah agar dapat disesuaikan dengan penyaluran bansos.

Suharso juga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan terutama terkait data jumlah penduduk miskin.

“Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan mendekati nol pada 2024. Ini yang harus kita tekan bahkan sampai dengan nol,” ujarnya.

Hal itu harus dilakukan mengingat pemerintah memiliki target untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga mendekati nol pada 2024 mendatang.

Di sisi lain, ia mengatakan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan potensi terjadinya pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 juta orang pada akhir 2020 dibandingkan 2019.

Suharso menyebutkan outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini sebesar 9,7 persen sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk 2021.

”Tahun ini kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen tetapi mungkin ada penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit karena itu benar-benar pekerjaan yang berat pada 2021,” katanya.