"Agar koordinasi atau oper bolanya (komunikasi) antara NU dan PKB lebih baik dari yang sebelumnya," kata Ketua Pengurus Besar NU Said Agil Siroj di Jakarta, Jumat.
Upaya perbaikan itu, lanjut Said, mungkin akan dilakukan saat Muktamar ke-32 NU yang direncanakan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Januari 2010.
"Namun, (yang ditata ulang) sebatas hubungan emosional, tidak secara struktural," kata salah satu tokoh yang terlibat dalam proses pendirian PKB pada 1998 tersebut.
Said mengatakan, untuk memperbaiki hubungan NU-PKB tentu dibutuhkan keseriusan dan kemauan baik kedua pihak.
"Harus sama-sama menginginkan perbaikan, kesalahan tidak hanya di satu pihak," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, ketidakharmonisan hubungan NU-PKB disebabkan organisasi sosial keagamaan itu terlalu jauh terlibat dalam politik praktis.
"PKB tidak pernah menjauh dari NU, tetapi NU yang terlalu bernafsu berpolitik praktis. Sehingga, kebablasan," kata Muhaimin saat syukuran hari lahir NU ke-11 di Jakarta, Kamis (23/7).
Said mengaku bisa menerima kritik Muhaimin karena NU juga bisa saja bertindak salah. Namun, lanjutnya, bukan berarti PKB sepenuhnya benar, apalagi selama ini PKB tampak enggan berkomunikasi dengan NU.
"Akibatnya seringkali terjadi ketegangan antara pengurus NU dan PKB di bawah," katanya.
Ia menambahkan, PKB memang bukan satu-satunya saluran politik warga NU, namun PKB merupakan partai yang dibentuk serta didirikan secara khusus oleh sebagian besar kiai dan ulama NU sehingga ikatan emosional antara keduanya lebih kuat dibanding partai berbasis massa pendukung warga NU lainnya.
"Maka, kalau (hubungan NU-PKB) tidak ditata ulang (hubungan NU-PKB), suara nahdliyyin bisa-bisa mubazir," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
Mungkin itulah yang harus dipahami, saya yakin apabila pemahaman ini bisa dimengerti niscaya NU dan PKB akan rukun kembali dan melakukan progran secara parallel bisa dilakukan dan jangan sampai merasa dirinyalah yang paling, berbuatlah sesuatu demu bangsa dan negara.