Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Khusus Menteri Luar Negeri China, Chen Shiqiu saat berdialog dengan anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan sejumlah organisasi Islam di kantor ICMI Jalan Warung Jati Timur, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.
Menurut Chen Shiqiu, kerusuhan yang terjadi pada 5 Juli 2009 tersebut telah merusak citra dan stabilitas keamanan di provinsi Xinjiang.
"Kami mengecam tindakan kekerasan itu," katanya di hadapan pengurus ICMI dan sejumlah organisasi Islam lainnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah mengungkap fakta atas peristiwa yang selama ini dikabarkan adanya pembantaian yang dilakukan etnis Han terhadap komunitas muslim Uighur di Kota Urumqi.
Disebutkan bahwa sekelompok orang yang dinilai sebagai penjahat telah melakukan tindakan kekerasan berupa perampokan, pembunuhan dan pembakaran rumah warga di Urumqi.
Aksi kejahatan itu, lanjutnya, telah menyebabkan 197 orang tewas, 1.000 orang terluka, 300 toko dan puluhan rumah rusak serta 60 mobil terbakar.
"Pemerintah telah melakukan tindakan hukum untuk melakukan penertiban," ujarnya.
Ia juga menyebutkan Pemerintah China telah menangkap sekitar 1.000 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. "Mereka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku di China," katanya.
Selain itu, menurut dia pihaknya juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan persoalan etnis maupun agama yang selama ini digembar-gemborkan oleh sejumlah media di Barat.
Peristiwa tersebut, lanjut dia, dinilai sebagai akibat dari hasutan yang ditiupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya dengan dukungan negara-negara tertentu yang bertujuan ingin mengobrak-abrik kedaulatan negara kesatuan China.
Sementara itu, mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azzumardi Azra yang hadir dalam kesempatan itu, menyarankan sebuah solusi yang harus dilakukan Pemerintah China dalam mengatasi persoalan itu.
"Pemerintah China sebaiknnya tidak mengedepankan tindakan kekerasan terhadap kaum minoritas khususnya kaum muslim," katanya.
Sehingga, lanjut Azzumardi Azra, perlu pendekatan dialogis antara pemerintah dengan para tokoh masyarakat dan agama yang ada di daerah tersebut.
"Selain itu, kebijakan pemerintah tetap harus memperhatikan HAM (hak asasi manusia) dan jaminan keamanan bagi kelompok minoritas, khususnya kaum muslim," katanya menambahkan. (*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
