8.500 Calhaj Masuk Daftar Tunggu Hingga 2014

Kediri (ANTARA News) - Sebanyak 8.500 calon haji (calhaj) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masuk dalam daftar tunggu untuk keberangkatan hingga tahun 2014 mendatang.

"Mereka masih antre untuk ikut kuota haji hingga tahun 2014 mendatang. Untuk kuota tahun sebelumnya, sudah habis," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Departemen Agama Kabupaten Kediri, Hamam Thantowi, Jumat.

Ia mengungkapkan, calhaj yang antre hingga musim haji tahun 2014 tersebut adalah mereka yang baru mendaftar tahun ini. Sementara untuk mereka yang sudah mendaftar sebelumnya, bakal mendapatkan kursi sebelum tahun tersebut.

"Yang jelas setiap tahun di pemprov kuotanya hingga 34.165 kursi. Tapi, untuk pembagiannya, kami belum mengetahui," katanya menjelaskan.

Menyinggung calhaj yang belum melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009, Hamam mengaku pihaknya belum melakukan penghitungan, sehingga belum mengetahui dengan pasti.

Pihaknya berasalan, dalam pelunasan BPIH tersebut, setiap calhaj langsung berhubungan dengan bank, di antaranya BRI, Bank Mandiri, serta beberapa bank lainnya.

Sementara itu, untuk biaya haji, Hamam mengatakan, BPIH 2009 ditetapkan 3.512 dolar AS (setara dengan Rp35.822.400 untuk kurs Rp10.200) dan Rp100.000 untuk biaya operasional haji di dalam negeri.

Ia mengungkapkan, biaya tersebut mengalami kenaikan sekitar 82 dolar dibanding tahun sebelumnya, sebesar 3.430 dolar AS.

Sedangkan komponen biaya rupiah justru turun dari Rp501.000 (1.429 H) menjadi Rp100.000 (1.430 H).

Hamam menjelaskan, pihaknya memberi batas waktu pelunasan hingga 12 Agustus mendatang. Bagi mereka yang tidak dapat melunasi, tidak dapat berangkat dalam musim haji tahun ini.

"Kami masih memberi batas waktu pelunasan biaya haji. Jika mereka memilih mundur, karena berbagai sebab, kami harus menggugurkannya," kata Hamam.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihak Depag juga sudah membebaskan biaya paspor hijau yang diberlakukan untuk calhaj, senilai Rp270 ribu. Pembebasan tersebut terhitung mulai tahun 2009, sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.(*)