"Kecenderungan perempuan yang mengalami beban ganda di Jabar meningkat, namun perlu ada penelitian dan statistik tentang mereka," kata Ketua Penggerap PKK Provinsi Jawa Barat, Hj Netty Prasetyani Heryawan di Bandung, Jumat.
Meski data pasti jumlah perempuan yang memikul beban ganda di provinsi itu belum ada, namun menurut Netty kasus seperti itu jumlahnya cenderung meningkat.
Mereka, kata Netty selain mengerjakan pekerjaan domestik di rumah tangganya juga harus berjuang di ruang publik, bersaing dan bersikut-sikutan dengan pria.
Bahkan mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum pria (suami). Meski ia seorang wanita cekatan, namun tidak seharusnya ia menanggung sebagai wanita berbeban ganda.
"Selain mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, ngurus anak, menyapu, cuci, ngepel dan lainnya, ia juga harus ke kantor atau kegiatan publik lainnya. Ini jelas konsekwensi namun harus dihindari," kata Netty.
Ia menyebutkan, harus ada kesetaraan pria dan wanita dan seorang suami perlu tahu dengan konsekwensi yang dihadapi oleh seorang yang beraktifitas di ruang publik.
"Jelas ada waktu yang harus terkonversi, atas pekerjaan yang mereka tinggalkan. Ini harus ada pihak lain (suami) yang mengjangkau pekerjaan yang mereka tinggalkan," kata Netty.
Fenomena itu, kata Netty Heryawan membutuhkan sebuah penelitian agar kasus itu tidak menjadi sebuah bumerang bagi kaum perempuan dalam menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga.
Melalui Gubernur Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Jawa Barat meminta adanya pendataan terpisah perempuan dan laki-laki di Jawa Barat.
"Dari data itu kita bisa lihat berapa jumlah perempuan yang bertindak sebagai `single parent.` Sensus sekarang ini tidak menggambarkan berapa jumlah wanita yang berperan sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak. Ke depan saya minta ada data seperti itu," kata Ny Netty.
Pada kesempatan itu, Netty Prasetyani yang juga istri Gubernur Jawa Barat itu meminta kaum perempuan harus menjadi `malaikat` yang menjaga dan merawat bayi dan balita dengan baik.
"Kesehatan ibu harus dijaga agar bisa memberi ASI yang eksklusif, menjauhkan dari ancaman kematian saat kelahiran dan perlu asupan gizi yang cukup. Perempuan harus memiliki akses yang tinggi ke fasilitas layanan kesehatan," kata Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat itu menambahkan.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
