BK Minta SBY Terapkan Reformasi Agraria

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pakar Pertanahan Ormas DPP Benteng Kedaulatan (BK) Saleh Manaf didampingi Ketua Umum BK Farhan Effendi, meminta agar capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa melanjutkan program-program pro rakyat terutama masalah tanah di pedesaan.

Saleh Manaf dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, juga mengharapkan, agar presiden dalam pembentukan kabinetnya nanti mengevaluasi seluruh jajaran kabinetnya kini.

Ia minta SBY agar tidak menggunakan menteri yang tidak berpotensial dalam kabinet pemerintahan mendatang.

"SBY tentunya telah memiliki rapor sendiri mengenai anggota kabinetnya saat ini, namun anggota-anggota kabinet yang tidak mendukung pemerintahan yang lalu sebaiknya tidak lagi digunakan," katanya.

Menurutnya, saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bekerja secara maksimal. BPN hanya menjalankan mekanisme yang sudah ada, mereka tidak pernah "menjemput bola" atau turun ke lapangan.

"Reformasi agraria adalah perombakan struktur kepemilikan, penguasaan agraria yang selama ini sangat timpang menjadi tatanan yang lebih ideal. Tidak dilanjutkannya pembaruan agraria telah menyebabkan kemiskinan yang meluas khususnya sektor pertanian," ujarnya.

Selain itu, ada juga pejabat-pejabat menteri atau setingkatnya yang tidak mendukung program SBY seperti program pembagian lahan 8,1 juta hektar yang tidak berhasil dijalankan. Seharusnya pejabat yang berwenang untuk ini diganti dan tidak lagi digunakan karena tidak mendukung program SBY, tambahnya.

Manaf mengharapkan agar komposisi di kabinet itu bisa 60 persen kaum muda dan 40 persen yang lama, agar regenerasi kepemimpinan nasional guna memberikan kesempatan pada yang muda untuk berkiprah.(*)