Korut: Perundingan Soal Nuklir Sudah Tamat

Seoul (ANTARA News) - Korea Utara pada hari Kamis menyebutkan perundingan enam negara soal nuklir sudah tamat dan menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk mencabut kebijakannya yang bersikap bermusuhan, kata kantor berita Seoul, Yonhap, dari kota wisata Thailand, Phuket, tempat pertemuan keamanan regional berlangsung.

Kantor berita itu, yang mengutip seorang anggota delegasi Korea Utara, mengatakan kepada para wartawan di Forum Regional ASEAN, bahwa dia menilai Washington punya kebijakan bermusuhan yang sudah berurat-berakar. Anggota delegasi itu mengatakan negaranya tidak akan berdialog dengan AS sampai negara itu mengubah kebijakannya.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton Kamis menyeru negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara lainnya agar membantu memperkuat sanksi-sanksi terhadap Korea Utara dan menyambut janji oleh Myanmar.

Berbicara di hadapan forum itu, Hillary juga menyampaikan harapan bahwa Myanmar, yang dicemaskan Washington menerima bantuan militer dari Korea Utara, akan kembali ke dalam pergaulan dunia.

"AS akan terus bekerja melalui berbagai cara untuk membujuk Korea Utara menyingkirkan program nuklirnya, dan memulihkan hubungan-hubungan dengan dunia," katanya, menurut transkrip pidatonya.

"Forum Regional ASEAN bisa memainkan peran penting untuk mencapai hal ini," katanya kepada para mitranya dari 10 negara anggota ASEAN dan 16 mitra dialognya.

Dia menyeru ARF untuk terus melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikenakan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanahnya pada 25 Mei.

"Hal itu berarti menolak akses kapal-kapal Korea Utara ke tempat persinggahan manapun dan bekerja sama melaksanakan sanksi-sanksi keuangan terhadap negara-negara yang mendukung upaya-upaya Korea Utara untuk mendapatkan senjata nuklir," katanya.

Pekan lalu, sesuai dengan resolusi 1874, DK PBB mengeluarkan sanksi terhadap lima pribadi dan lima tokoh dari Korea Utara yang dikenal terlibat dalam aktivitas rudal dan nuklir Pyongyang yang dilarang.

Resolusi juga menyeru dukungan terhadap inspeksi-inspeksi di udara, laut dan darat atas pengiriman barang ke dan dari Korea Utara, dan memperpanjang embargo keamanan.

Hillary juga minta dukungan besar untuk memperbaiki situasi di Myanmar, setelah pembantunya melakukan pertemuan yang jarang terjadi Rabu malam dengan satu delegasi dari Myanmar, yang difokuskan pada masalah sanksi-sanksi Korea Utara dan perlakuan terhadap tokoh panutan demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, kata seorang pejabat Kamis.(*)