Bupati Banyuasin Diperiksa KPK

Palembang (ANTARA News) - Bupati Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), Ir H Amiruddin Inoed menjalani pemeriksaan oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Mapolda Sumsel, di Palembang, Kamis.

Pemeriksaan tertutup itu dilaksanakan sekitar pukul. 09.00 WIB, dan berlangsung lebih dua jam, oleh pemeriksa dari KPK dengan menggunakan ruangan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumsel.

Sebelumnya tim dari KPK memang telah diberi izin Polda setempat untuk menggunakan salah satu ruangan itu, berkaitan proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi dalam alih fungsi hutan Tanjung Api-Api untuk proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

Amiruddin Inoed nampak tergesa-gesa keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul. 11.30 WIB.

"Saya No Comment," kata Inoed, saat wartawan menanyakan pemeriksaan yang telah dijalaninya tersebut.

Dia enggan memberikan penjelasan proses dan materi pemeriksaan dimaksud.

"Tanyakan saja ke atas," ujar Inoed, seraya menelpon seseorang dan meninggalkan para wartawan yang mendatangi untuk meminta konfirmasi darinya.

Kuasa hukum Inoed, Dindin Suudin mengatakan bahwa kliennya dimintai keterangan oleh Tim KPK berkaitan kasus korupsi alih fungsi hutan di Tanjung Api-Api yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPR RI.

"Saya tidak mendampingi beliau, jadi saya tidak tahu yang ditanyakan," kata Dindin pula.

Alih fungsi hutan di kawasan Tanjung Api-Api itu telah menyeret sejumlah tokoh dan politisi, termasuk membawa mereka ke pengadilan, di antaranya beberapa anggota DPR asal Sumsel, dan mantan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sejumlah LSM termasuk Walhi Sumsel juga menyoal perizinan alih fungsi hutan yang dinilai cacat hukum, dengan temuan korupsi tersebut, sehingga mendesak pengembalian fungsi hutan di sana.

Namun proyek pembangunan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api saat ini, justru menjadi salah satu megaproyek unggulan di Sumsel, dengan upaya Pemprov setempat menjaring investor dalam dan luar negeri mengembangkan pelabuhan dan fasilitas pendukung di dalamnya. (*)