Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menyatakan kekecewaannya terkait masih sangat rendahnya serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2009 yakni Rp1,9 triliun dari plafon Rp20 triliun.
"Pada tahun 2008 serapan KUR cukup menggembirakan tetapi pada semester pertama tahun ini sangat memprihatinkan," kata Suryadharma Ali di Jakarta, Kamis, setelah membuka acara Temu Nasional Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).
Ia menilai bank-bank pelaksana KUR kurang serius menangani penyaluran kredit tanpa jaminan bagi pelaku koperasi dan UMKM tersebut.
Kekurangseriusan bank menyalurkan KUR menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan kredit sampai sejauh ini. "Saya menghimbau kepada Bank Indonesia (BI) agar hal-hal yang membuat semakin lambatnya penyaluran KUR ditinjau kembali," katanya.
Menteri mencontohkan soal adanya BI Checking yang mengharuskan perbankan untuk mengecek ke lapangan bagi pelaku KUKM yang mengajukan kredit.
Menurut dia, persyaratan BI checking menjadi salah satu kendala utama penyaluran kredit. Padahal sebagian besar kredit yang diajukan pelaku usaha mikro berkisar di bawah Rp5 juta per debitur.
Oleh karena itu, ia meminta ketentuan BI checking kepada pelaku usaha mikro diserahkan kepada perbankan.
"Karena bagaimanapun perbankan tidak akan meninggalkan prinsip-prinsip prudential (kehati-hatian) mereka," katanya.
Pihaknya juga sedang mempertimbangkan untuk melibatkan bank swasta dan BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk menyalurkan KUR untuk mendorong serapan kredit tersebut di tingkat KUKM. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
