Ekonomi Indonesia Akan Jauh Lebih Kuat

Jakarta (ANTARA News) - Kadin Internasional meyakini perekonomian Indonesia akan lebih kuat pasca-ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton.

"Di tahun 2009 ini ekonomi Indonesia akan jauh lebih kuat dibanding (pasca ledakan bom di JW Marriot) tahun 2003," kata Perwakilan Kadin Internasional (Foreign Chambers), James Castle, di Jakarta, Rabu.

Investor asing, menurut dia, berpendapat memang ada dampak negatif pasca peledakan bom tersebut, tetapi hanya bersifat sementara.

Namun dibandingkan kondisi pasca-ledakan bom tahun 2002 (Bali I), 2003 (JW Marriott I), dan 2005 (Bali II) lalu, lanjut Castle, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pemulihannya akan jauh lebih baik.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lancar, menurut dia, semakin membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbaik di dunia.

"Banyak sekali pelaku usaha (asing) yang menanyakan kondisi keamanan Indonesia, dan setelah mereka tahu, mereka mengatakan akan tetap datang ke Indonesia," tambah Castle.

Sementara itu Wakil Presiden Consolidated Services International Inc untuk Asia Pasifik, James D Filgo mengatakan pelaku usaha asing yang ragu-ragu akan kondisi keamanan Indonesia hanya mereka yang baru memulai investasi.

"Mereka yang sudah lama berinvestasi di Indonesia merasa tidak ada masalah. Kami tidak merasa terusir atas pengeboman itu, kami marah iya, tetapi kami tidak merasa terusir," kata Filgo.

Faktor ketidaktahuan, menurut dia, menjadi alasan utama investor yang merasa ragu akan berinvestasi di Indonesia. "Tetapi selebihnya mereka tetap anggap masyarakat Indonesia ramah, hanya kelompok kecil yang berbahaya," katanya.

Namun, pihaknya tidak dapat memprediksi berapa cepat pemulihan kondisi ekonomi Indonesia berlangsung. "Setiap pengusaha memiliki prediksi masing-masing," katanya.

Bahkan, terkait dengan pariwisata, ia meyakini tidak akan seburuk pengaruh ledakan bom Bali I. Pemerintah Amerika Serikat (AS) sendiri, ujarnya, tidak mengeluarkan "travel warning".

"Sampai saat ini saya belum mendengar pemerintah (AS) akan mengubah kebijakan tersebut," ujar Filgo.(*)