Jakarta (ANTARA News) - Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peraturan menyangkut pegawai negeri sipil (PNS) kerap tidak mengakomodasi tuntutan reformasi.
"Berbagai peraturan yang ada terkait PNS umumnya mengandung kultur tidak boleh membedakan," kata Sri Mulyani dalam seminar peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dalam kondisi seperti itu maka sulit memberlakukan sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) sehingga muncul istilah pinter bodo gaji sama saja.
Dalam kondisi seperti itu, juga banyak ditemukan PNS yang hanya datang ke tempat kerja saja sementara yang dikerjakan tidak jelas bahkan tidak melakukan apa-apa.
"Sulit diterapkan punishment kepada mereka yang bersalah, pemecatan juga sangat sulit dilakukan," katanya.
Ia menyebutkan, saat ini Indonesia hanya terkagum-kagum dengan efektivitas birokrasi di sejumlah negara khususnya Singapura.
"Masalah SDM merupakan masalah penting, banyak yang menganggap hanya sebagai urusan eselon II, padahal ini merupakan core organisasi," katanya.
Menkeu juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membuat PNS termasuk di Depkeu menjadi kaya, namun diupayakan tingkat yang wajar.
"Kalau mau menjadi kaya silakan keluar dan mungkin menjadi entrepreneur (pengusaha)," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
