Wagub Jatim pastikan penyaluran BPNT untuk KPM terdampak COVID-19

Kami ingin memastikan kelancaran penyaluran BPNT ke masyarakat secara langsung

Kota Mojokerto (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sekaligus memastikan kelancaran bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19.

"Kami ingin memastikan kelancaran penyaluran BPNT ke masyarakat secara langsung, dan semoga membawa manfaat untuk semuanya," ujar Emil Dardak di sela peninjauan di Kota Mojokerto, Minggu.

Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria beserta pejabat Forkopimda setempat.

Wagub Emil Dardak meninjau dua "e-Warung" yaitu "Makmur Ceria" yang berada di Kelurahan Kedundung serta "Anggrek" di Kelurahan Surodinawan.

Per KPM, kata dia, menerima bantuan Rp200 ribu yang dibelanjakan dalam bentuk kebutuhan pokok hingga Desember 2020, ditambah Rp100 ribu dari BPNT bantuan Pemprov Jatim selama tiga bulan.

"Khusus tambahan dari Pemprov memang untuk KPM di kelurahan, bukan desa. Bukannya tidak memperhatikan, tapi warga di desa sudah memiliki program bantuan lain sehingga harus proporsional," ucapnya.

Pada program BPNT di kawasan tersebut, Rp200 ribu dibelanjakan untuk komoditas berupa beras 10 kilogram, daging 0,5 kilogram, kentang 0,5 kilogram, manisan 1 kilogram, jagung dua pack, kacang hijau 0,25 kilogram dan semangka 1 buah.

Kemudian, nilai Rp100 ribu dari Pemprov Jatim dibelanjakan untuk komoditas beras 5 kilogram serta 25 butir telur.

Sementara itu berdasarkan data di Pemprov Jatim, jumlah penerima BPNT di wilayah setempat yakni 3,8 juta KPM atau bertambah satu juta KPM dibandingkan jumlah sebelumnya.

"Dulu di Jatim terdapat 2,8 juta KPM, tapi sekarang ada perluasan dan jumlahnya 3,8 juta KPM. Artinya, sekarang juga ada pendistribusian kartu baru untuk KPM baru," katanya.

Sedangkan, khusus KPM yang menerima BPNT senilai Rp100 ribu dari Pemprov, lanjut dia, jumlahnya 333.022 keluarga yang tersebar di kelurahan-kelurahan se-Jatim.

"Khusus pemprov ini sementara tiga bulan menerimanya. Semoga Pemkot-Pemkot nantinya bisa meneruskan dan melanjutkan program serupa," tuturnya.