"Pemerintahan SBY harus mampu menghilangkan pengaruh partai politik terhadap pengelolaan BUMN. Kalau tidak, BUMN tetap saja jadi sapi perah," kata Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi "Kontribusi BUMN menuju Perekonomian Nasional Yang Mandiri" di Jakarta, Selasa.
Menurut Noorsy, akibat intervensi tersebut, kontribusi BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurunkan dibanding priode pra era reformasi.
"Jika jaman orde baru kontribusi BUMN bisa mencapai 75 persen terhadap PDB, maka belakangan makin menurun karena makin menguatnya dominasi swasta," katanya.
Pengelolaan BUMN seharusnya didasarkan pada amanat konstitusi sesuai Pasal 33," tambahnya.
Pengelolaan BUMN dalam lima tahun ke depan (2009-2014) menjadi taruhan bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menempatkan orang-orang yang profesional dan tidak terkait politik di BUMN
Dengan begitu, pengambilan keputusan tidak lagi birokrasi tetapi lebih pada kepentingan korporasi, padahal sekarang ini sulit ditemui direksi maupun komisaris BUMN yang tidak berpolitik.
"Tunjukkan pada saya jika ada direksi yang tidak terlibat politik," tegas Noorsy.
Sementara itu pengamat ekonomi dari Banking Crisis Center Deni Darury menyoroti pentingnya penghentian privatisasi BUMN.
Menurutnya, privatisasi yang masuk dalam konsep Washington Consensus hanya menjadikan ekonomi yang boros. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
