Menurut Hidayat, bangsa Indonesia masih menganut sistem paternalistik dan masyarakat mementingkan keteladanan dari para pimpinan bangsa.
"Apabila warga diwajibkan berdisiplin agar COVID-19 segera teratasi, pimpinan bangsa harus jadi teladan soal kedisiplinan ini," kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menilai disiplin adalah kunci penting atasi COVID-19. Namun, sebaiknya jangan hanya rakyat yang diminta berdisiplin dan menjadikan ketidakdisiplinan warga sebagai kambing hitam atas menyebarnya bencana nasional COVID-19.
Baca juga: MUI: Batalkan kebijakan Menhub yang longgarkan transportasi
Menurut dia, jangan sampai terjadi sebuah kebijakan diklarifikasi dengan kebijakan lainnya atau bahkan yang berbeda esensi.
"Situasi itu mengesankan adanya ketidakdisiplinan pada para pimpinan negara, dengan apa yang dahulu pernah disampaikan Presiden Jokowi, 'Tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi serta misi Presiden'," ujarnya.
Politikus PKS itu menilai permintaan Presiden agar kurva COVID-19 harus landai pada bulan Mei dengan cara apa pun, tidak akan pernah terjadi kecuali Pemerintah berdisiplin memberikan keteladanan dalam penanganannya.
Salah satunya, menurut dia, dengan kebijakan yang tepat dan tidak simpang siur sehingga pemerintah seharusnya fokus dan berdisiplin dengan kebijakan yang memprioritaskan keselamatan rakyat yang kesulitan akibat COVID-19.
"Akan tetapi, yang muncul adalah dengan payung hukum Perppu 1/2020, yang tidak fokus untuk atasi darurat kesehatan dan dampaknya pada rakyat korban COVID-19," katanya.
Perppu itu, menurut Hidayat, rawan terhadap kepentingan pebisnis besar dan bisa mengarah pada abuse of power serta korupsi dan seharusnya Pemerintah juga berdisiplin dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dan program untuk atasi COVID-19.
Baca juga: Abaikan Menhub, Bupati Ade Yasin tetap perketat transportasi di Bogor
Baca juga: Menhub: Mulai 7 Mei seluruh moda transportasi dibuka kembali
Namun, menurut dia, ternyata masih ada anggaran dan wacana untuk lanjutkan program-program yang tidak urgen, seperti Kartu Prakerja dan pembangunan ibu kota baru.
"Kedisiplinan yang juga penting dicontohkan para petinggi pemerintah adalah koordinasi dan komunikasi publik terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan," katanya.
Dalam kenyataannya, kata Hidayat, masyarakat malah dipertontonkan perbedaan pendapat antara Presiden dan Menteri Perhubungan soal istilah mudik dan pulang kampung.
Selain itu, lanjut dia, perbedaan antara Menkopolhukam dengan Menko Maritim dan Investasi soal larangan mudik di seluruh Indonesia atau cukup PSBB saja, serta perbedaan antara Menkeu yang bilang bahwa Men-PUPR sudah merealokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan ibu kota baru.
"Men-PUPR malah mengatakan tidak ada anggaran Kemen-PUPR yang direalokasi untuk proyek ibu kota baru karena anggarannya tidak ada, juga karena proyek itu belum ada payung hukumnya," ujarnya.
Hidayat menilai Presiden Jokowi seharusnya tegas dan mendisiplinkan para menteri agar tidak membingungkan rakyat dan pejabat di daerah. Mereka harus bersatu padu dan efektif menangani COVID-19.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
