Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempolitisasi pemboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Jumat.
"Presiden SBY tidak mempolitisasi peristiwa pemboman itu. Pernyataan SBY merefleksikan kemarahan kepada terorisme yang jelas-jelas amat merusak kerja keras yang dibangun bersama selama bertahun-tahun," kata Anas di Jakarta, Sabtu.
Anas menilai wajar jika Presiden mengungkapkan kemarahannya dan meminta agar pelaku teror bom itu diusut setuntas-tuntasnya.
Anas malah menilai perkataan Presiden yang menyinggung hasilpilpres itu justru merupakan upaya memacu polisi untukbekerja lebih cepat dan sigap.
Dalam pernyataannya, Jumat, Yudhoyono membeberkan laporan intelijen kepada masyarakat biasa mengenai rencana sekelompok orang yang akan melakukan tindakan kekerasaan dan melawan hukum untuk menolak hasil Pemilu 2009.
"Akan ada rencana pendudukan KPU pada saat hasil pemungutan suara, ada pernyataan akan ada revolusi kalau SBY menang, kita bikin Indonesia seperti Iran, dan terakhir ada pernyataan bagaimanapun SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik," kata SBY.
Pernyataan yang seakan menghubung-hubungkan pemboman dengan hasil pilpres itu dikritik sejumlah kalangan, termasuk pesaingnya, yaitu Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri.
Megawati, dalam jumpa pers di kediamannya, meminta ledakan bom di Mega Kuningan, jangan dipolitisasi dengan mengaitkannya dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.
"Saya meminta semua pihak termasuk pemerintah untuk tidak mempolitisasi dan memperkeruh suasana dengan mengkaitkan aksi itu dengan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden," katanya.
Sedangkan JK juga menepis anggapan kalau pemboman itu terkait dengan hasil pilpres 8 Juli lalu.
"Ini tak ada hubungan sama sekali (dengan pilpres), yang ngebom pasti direncanakan jauh sebelumnya berbulan-bulan. Kalau pilpres kan baru dua minggu lalu," kata Wapres. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
