Hal itu terungkap dalam pertemuan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga dan 10 anggotanya bersama Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) "Supadio", Kol Pnb Yadi Indrayadi di Pontianak, Kamis.
Menjawab para anggota Dewan, Yadi Indrayadi memaparkan, informasi lapangan menyebutkan, pesawat-pesawat itu terbang rendah untuk menghindari pemindaian radar TNI.
"Di antara pesawat-pesawat itu, berdasarkan informasi masyarakat di kawasan perbatasan (RI-Malaysia), ada jenis helikopter yang mungkin saja dipakai oleh para pengusaha (perkebunan, kehutanan, pertambangan)," ungkapnya.
Namun, Yadi Indrayadi meyakinkan, sejauh ini belum ada tanda-tanda ke arah kemungkinan adanya invasi serangan fisik berskala kecil, apalagi besar-besaran.
"Tetapi dari adanya laporan penerbangan gelap itu, kita harus mewaspadai aksi infiltrasi dan subversi besar. Apalagi jika terbukti pesawat-pesawat itu memiliki kemampuan intelijen dan `survailace` atau aksi mata-mata," tandasnya.
Karena itu, merespons usulan anggota Dewan, ia sependapat, kemampuan radar kita juga perlu ditingkatkan, bukan hanya untuk memonitor wilayah perbatasan darat dan udara tetapi area di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),
"Sangat berat mengadakan pengamanan ALKI, karena dukungan peralatan belum standar, walaupun Lanud ini bertipe B bahkan sedang disiapkan lagi jadi tipe A," ungkapnya.
Selain masalah radar, ia mengaku pihaknya juga kekurangan pesawat untuk pengontrolan perbatasan,
"Ke depan penggunaan satelit untuk kegunaan militer dan kemanusiaan (penanganan bencana) sangat direkomendasikan," usulnya.
Theo Sambuaga dkk yang baru tiba dari Kuching, Sarawak, Malaysia untuk memantau masalah perbatasan RI-Malaysia, memberi beberapa masukan dan menerima usulan-usulan yang berkembang pada pertemuan itu guna kepentingan meningkatkan spirit, kinerja serta `performance` Lanud "Supadio" selaku pengawal kedaulatan NKRI di Kalbar dan sekitarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
