Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan, telekonferensi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan pilpres di daerah-daerah.
"Telekonferensi itu sendiri diadakan dalam kapasitas presiden selaku kepala pemerintahan yang meminta laporan kesiapan dukungan kelancaran pilpres dari seluruh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah," katanya.
Kesebelas gubernur yang berkomunikasi dengan presiden dipilih secara acak mewakili daerah-daerah yang relatif sulit, dan daerah padat serta kurang padat penduduknya yaitu Papua Barat, Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Bali, Jatim, Jateng, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau dan Sumatera Utara.
"Sebelas gubernur mendapat kesempatan untuk melaporkan secara langsung kepada presiden mengenai kesiapan dukungan kelancaran penyelenggaran pilpres di provinsi masing-masing," katanya.
Undangan klarifikasi terhadap Mendagri ini merupakan tindak lanjut dari laporan tim kampanye pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mengenai kampanye diluar jadwal dan penggunaan fasilitas negara.
Tim kampanye Megawati-Prabowo menilai telekonferensi yang dilaksanakan di Istana Negara pada 7 Juli 2009 yang diliput secara terbuka oleh media massa sebagai kampanye di masa tenang.
Mendagri memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu tersebut dengan mendatangi Gedung Bawaslu di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat sekitar pukul 19.00 WIB.
Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Hatta Radjasa juga telah menegaskan telekonferensi tersebut bukanlah kampanye. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
