Ketua KPU Penuhi Panggilan Bawaslu

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 oleh Tim Kampanye Megawati-Prabowo.

"Saya diminta untuk memberikan klarifikasi tentang DPT Pilpres, kerjasama dengan IFES (International Foundation for Electoral System), pengurangan TPS," kata Hafiz di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu.

Menurut Hafiz, kedatangannya memenuhi panggilan Bawaslu dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan persoalan DPT, kerjasama dengan lembaga IFES, pengurangan TPS dan masalah lainnya terkait penyelenggaraan pilpres 2009.

Seperti diketahui, rencana pemanggilan KPU sebenarnya dijadwalkan pada malam hari, namun karena Bawaslu juga akan menerima Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) SBY-Boediono maka dirinya datang lebih awal.

"Sebetulnya undangan saya malam ini. Tapi, kebetulan saya ada waktu pagi ini, ya saya datang pagi ini," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, pihaknya akan panggil IFES untuk klarifikasi terkait kerja samanya dengan KPU dalam sistem tabulasi nasional.

"Pemanggilan para pimpinan IFES itu juga menindaklanjuti laporan yang kami terima dari tim sukses pasangan capres/cawapres ," kata dia menambahkan.

KPU dan IFES bekerja sama dalam penghitungan sesungguhnya (real count) dalam sistem tabulasi nasional Pilpres 2009.

"Kami akan mempertanyakan apakah kerja sama dengan lembaga itu (IFES) dibenarkan atau tidak menurut Undang Undang (UU) Pemilu," kata Wahidah.

Memang, dia menjelaskan bahwa keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, termasuk IFES untuk membantu proses pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah dikenal sejak lama.

Akan tetapi , katanya menambahkan bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak boleh diberikan dalam bentuk uang, sosialisasi dan konsultasi.

"Kami akan mempertanyakan dan klarifikasi model kerja sama yang dilakukan antara KPU dengan IFES, termasuk keberadaan lembaga asing itu di Indonesia," kata Wahidah yang juga Koordinator Pokja Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara Pilpres Bawaslu.(*)