"Dukun Politik" Satu Putaran

Jakarta (ANTARA News) - Denny J.A., ahli jajak pendapat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), bukan hanya seorang pembuat berita (newsmaker), tapi sesungguhnya ia adalah pembuat raja (kingmaker).

Hasil survei LSI bahwa pemilihan presiden akan berlangsung satu putaran yang dimenangi pasangan SBY-Boediono ternyata terbukti. Meskipun KPU baru resmi akan mengumumkan hasil penghitungan pada 27 Juli 2009, boleh dibuktikan bahwa analisis Denny mengenai kemungkinan Pilpres satu putaran betul-betul tak terbantahkan.

Oleh karena presisi hasil surveinya dengan kenyataan yang terjadi, ada yang berkelakar bahwa LSI bukan melakukan survei, tetapi melakukan praktik paranormal.

"Denny adalah dukun politik satu putaran," gurau Ilham Bintang, pemilik tabloid dan program infotainment Cek&Recek, saat pemberian PWI Jaya Award kepada Denny yang dinobatkan sebagai "Newsmaker of the Election 2009" di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (14/7).

Ilham yang duduk satu meja dengan Denny bercerita bahwa beberapa waktu lalu sejumlah pemimpin redaksi diundang ke rumah pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Saat para tokoh pers menyelamati SBY yang terpilih kembali, seseorang mengingatkan agar menunggu hasil penghitungan resmi KPU pada 27 Juli nanti.

"Sekarang baru menurut Denny J.A," cerita Ilham. Iklan "Pilpres Satu Putaran Saja" menampilkan wajah SBY-Boediono merebak di media massa menjelang Pilpres 8 Juli 2009. Iklan itu berasal dari Lembaga Studi Demokrasi (LSD) dan Konsultan Citra Indonesia.

Iklan ini muncul bersamaan dengan dipublikasikannya hasil survei LSI yang menyebutkan 63,1 persen suara di tangan SBY-Boediono.

Pengalaman membuktikan prediksi survei LSI pada sekitar 200 Pilkada di Tanah Air hampir tidak pernah meleset. Namun demikian, Denny mengakui, bahwa dirinya sempat harap-harap cemas saat hari pencontrengan 8 Juli lalu.

Apakah kali ini hasil surveinya akurat, sementara dia sudah memasang iklan Pilpres satu putaran dimana-mana.

Apalagi iklan satu putaran itu mengundang kontroversi. Bahkan saat debat Capres, Jusuf Kalla sempat menuding iklan Denny adalah ilegal dan tidak sesuai dengan demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia.

"Kalau sampai meleset hasilnya, saya bisa digantung," cerita Denny yang didampingi isterinya.

Sempat "deg-degan"

Sang isteri yang memantau hasil penghitungan cepat di televisi, kata Denny, tampak sangat tegang dan deg-degan. Hari itu adalah hari pertaruhan bagi suaminya. Karier dan reputasi Denny akan sangat tergantung dari hasil penghitungan cepat saat itu.

Dua jam setelah penghitungan suara di TPS-TPS ditutup, sejumlah stasiun televisi mengumumkan hasil penghitungan cepat bahwa SBY-Boediono menang telak. Artinya, Pilpres ditengarai hanya berlangsung satu putaran. Denny pun mencium isterinya.

"Ilmu sosial telah memungkinkan semua ini terjadi. Dengan hanya sekitar 2.000 responden, bisa merefleksikan suara 175 juta orang untuk sesuatu yang akan terjadi tiga bulan mendatang," kata Denny dengan wajah berbinar-binar.

Dengan demikian, Denny lebih senang disebut sebagai periset jajak pendapat atau poll master, ketimbang dibilang sebagai dukun politik. "Ini murni ilmiah, bukan dukun," katanya.

Metodologi survei yang dipakai, pemilihan responden yang digunakan, dan pengolahan data sampel yang masuk, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itulah, LSI pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi sebuah undang-undang yang melarang publikasi jajak pendapat.

"Kalau paranormal menyatakan pada masa minggu tenang bahwa partai anu atau Capres anu yang bakal menang tidak dilarang, masak lembaga survei yang ilmiah tidak boleh mempublikasikan hasil jajak pendapat," katanya.

Denny merasa senang karena akhirnya MK memutuskan publikasi hasil jajak pendapat bisa dilakukan sebelum Pemilu dan penghitungan cepat ("quick count") bisa diumumkan setelah pencentangan ditutup.

Khawatir ditunggangi

Memang ada pihak-pihak yang mempertanyakan kredibilitas dan independensi lembaga-lembaga penyelenggara jajak pendapat semacam LSI. Ada kekhawatiran jika lembaga-lembaga survei tersebut tidak dijamin bebas. Publikasi hasil jajak pendapat bisa dimanipulasi oleh politisi dan partai-partai politik untuk kepentingan menggalang dukungan publik.

Menurut para pengkritiknya, hasil polling secara tidak fair telah memengaruhi orang untuk memilih calon presiden tertentu atau partai tertentu. Fenomena itu disebut sebagai mentalitas gerbong kereta ("bandwagon effect") dimana orang akan ikut pihak yang menang atau pihak yang populer.

Secara kejiwaan, orang cenderung ingin berada di pihak yang menang dan tidak ingin ikut tenggelam bersama yang kalah.

Dengan membiarkan publikasi jajak pendapat sebelum Pemilu, menurut para penentangnya, berarti rakyat melepaskan peranannya untuk memilih sendiri pemimpin mereka dan mereka memilih calon yang paling tinggi ratingnya dalam survei. Ini sama saja dengan menjadikan lembaga penyelenggara jajak pendapat sebagai "pembuat raja" (kingmaker).

Capres Megawati Soekarnoputri, misalnya, dengan keras menentang iklan Pilpres satu putaran yang digencarkan Denny.

"Pilpres satu putaran. Ini kesombongan yang luar biasa dari lembaga survei," tegas Megawati dalam suatu kampanye. Capres Jusuf Kalla juga menuding Pilpres satu putaran sebagai bentuk keangkuhan politik.

"Saya juga ingin menang satu putaran. Tapi itu menggambarkan kesombongan penguasa. Jadi biarkan rakyat yang menentukan satu putaran atau dua putaran," kata JK.

Kritikan juga datang dari para akademisi. Pengamat politik Irman Putra Sidin, misalnya, yakin tidak mudah mencapai pelaksanaan Pilpres satu putaran. Selain syarat yang tak gampang, pemilu presiden yang tercantum di konstitusi memiliki filosofi yang tidak sederhana.

"Pilpres satu putaran itu tidak gampang. Harus menang di 50 persen provinsi se-Indonesia dan meraih suara minimal 20 persen di masing-masing provinsi," tegasnya.

Menurut Irman, peraturan tentang Pilpres yang tertuang dalam pasal 6 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan perihal Pilpres secara gamblang. Meskipun seorang Capres memperoleh 70 persen suara, tetapi kalau sebaran suaranya tidak lebih dari setengah jumlah total provinsi se-Indonesia (17 provinsi) dan mendapat 20 persen suara, maka akan ada putaran kedua.

"Kecuali saat pilpres putaran kedua, siapa yang paling banyak suaranya dialah yang menang," katanya.

Tapi kenyataannya, pasangan SBY-Boediono bisa menang satu putaran dengan memenuhi persyaratan konstitusi tersebut. Apakah itu terjadi karena adanya iklan dan kampanye satu putaran atau hal lainnya masih bisa diperdebatkan.

Pengaruh kuat

Akan tetapi, Denny tidak membantah bahwa hasil jajak pendapat dapat berpengaruh kuat pada pemilih, terutama mereka yang bingung dan tidak punya party identification.

"Kami adalah pembuat opini publik," tegasnya tidak membantah kalau publikasi hasil surveinya telah mempengaruhi pilihan rakyat.

Tapi disitulah justru sumbangsih orang per orang macam Denny dalam proses demokratisasi. Sebab, kata Denny, demokrasi dan Pemilu itu bukan hanya milik politisi, bukan pula cuma mainan para jenderal. Demokrasi dan pemilu itu juga milik seluruh rakyat, termasuk orang per orang semacam dirinya.

"Penghargaan ini bukan untuk saya, tapi yang lebih penting adalah penghargaan buat tradisi demokrasi baru, dimana setiap orang dan setiap lembaga bisa berpartisipasi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat," kata Denny.

Ia mengatakan dengan Pilpres satu putaran akan banyak sekali manfaat yang didapat. Secara ekonomis, biaya Pilpres bisa dihemat Rp4 triliun. Secara politis, partai-partai yang terbelah bisa cepat rukun dan rekonsiliasi. Pemerintahan yang ada bisa melanjutkan kerjanya sampai akhir masa jabatannya pada bulan Oktober mendatang. Sementara masyarakat yang terbelah bisa bersatu kembali.

Kampanye Pilpres satu putaran adalah ijtihad dan ibadah Denny yang ternyata memang didukung oleh masyarakat. "Ini sumbangsih saya," katanya.(*)