Komisi II akan rapat internal bahas Perppu Penundaan Pilkada, Jumat

Jakarta (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengadakan rapat internal yang membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jumat.

"Akan kita bahas dulu di rapat internal komisi mas. Insya Allah hari Jumat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (6/5).

Yaqut mengatakan pihaknya baru bisa mengomentari pasal demi pasal dalam Perppu terkait penundaan Pilkada 2020 itu setelah rapat intern Komisi II DPR RI berlangsung.

"Setelah itu, nanti saya baru bisa komen detailnya," ujar Yaqut.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada serentak 2020 akibat pandemi COVID-19.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Senin 4 Mei 2020.

Perppu menyisipkan pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana non-alam dan akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Kemudian, Perppu juga mengatur ketika pemungutan suara pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan maka pemungutan suara dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir.

Penjadwalan kembali hari pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam pasal sisipan 122A yang menyatakan, pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

Kemudian pada ayat 2 mengatur penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakryat.

Pada ayat 3 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan yakni diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 122A tersebut disisipkan diantara pasal 122 dan 123, sementara pasal 201A disisipkan diantara pasal 201 dan 202. Ketentuan lain yang diubah dari Undang-undang Pilkada yaitu pasal 120 tentang penyebab penundaan pilkada.