PBNU Peringatkan Ansor Soal Desakan Hasyim Mundur

Surabaya (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri Anshori memperingatkan pengurus Ansor terkait tuntutan Ketua Umum PP GP Ansor Saifullah Yusuf agar Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi mundur dari jabatannya.

"Ansor adalah badan otonom NU yang sama sekali tidak memiliki hak organisatoris dan moral untuk meminta pengurus NU mengundurkan diri, bahkan Ansor dan badan otonom NU lainnya justru wajib taat kepada setiap kebijakan NU," kata Syaiful dalam surat elektronik yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.

Surat itu dikeluarkan PBNU menanggapi tuntutan Syaifullah Yusuf kepada K.H. Hasyim Muzadi untuk mundur, karena tuduhan melanggar Khittah NU 1926 dengan menyeret NU ke ranah politik praktis dengan mendukung Capres/Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dalam Pilpres 2009.

Menurut Wasekjen PBNU itu, tuntutan dari Gus Ipul yang kini menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Jatim itu merupakan kesalahan organisatoris dan moral yang sangat berat, bahkan merupakan penghianatan terhadap perjuangan yang sangat rawan ditumpangi dan dikendalikan unsur luar yang ingin merusak tatanan NU.

"Dalam rekam jejak Saifullah Yusuf sendiri banyak melakukan pelanggaran organisatoris, misalnya rangkap jabatan Ketua Umum PP GP Ansor dengan Sekjen DPP PKB, berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain tanpa mengindahkan aturan organisasi, dan tetap menggunakan organisasi untuk dukungan politik tertentu sesuai dengan kepentingan dirinya," katanya.

Bahkan, katanya PBNU sudah mememberikan peringatan sebanyak dua kali secara tertulis kepada Saifullah Yusuf, namun tak pernah ditanggapi secara organisatoris, sehingga GP Ansor hampir kehilangan jati diri sebagai pengawal NU dan ulama selama kepemimpinannya.

Terkait dukungan kalangan PBNU dalam Pilpres 2009, ia menilai PBNU secara pribadi bebas membagi diri sesuai haknya untuk memilih pasangan Capres/Cawapres manapun tanpa saling menyalahkan antara satu pengurus dengan pengurus lainnya, sehingga jajaran pengurus PBNU secara pribadi-pribadi berada pada semua pasangan Capres/Cawapres.

"PBNU sedang membuat konsepsi untuk dibawa ke forum Muktamar ke-32 NU untuk membuat aturan yang jelas terhadap pelanggaran berat dan pengkhianatan perjuangan guna meningkatkan kewaspadaan dari upaya pembusukan serta rongrongan dari dalam dan luar," katanya.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi menegaskan bahwa NU secara organisatoris bersikap netral, namun diakui ada banyak tokoh dan ulama NU yang mendukung Capres/Cawapres JK-Wiranto, sedangkan lainnya ada pula yang mendukung SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo.
(*)