Jakarta (ANTARA News) - Muhammadiyah memintah pemerintah China bersikap adil terhadap warganya tanpa memandang perbedaan etnis dan harus lebih membuka diri mengenai bagaimana mereka memperlakukan masyarakatnya secara adil sehingga tidak ada minoritas termarginalkan seperti etnis Uighur.

"Pemerintah China dari segi ekonomi, sudah dikenal sebagai negara yang terbuka, namun dari segi penegakan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) masih relatif tertutup," kata Sekretaris Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin.

Muhammadiyah sangat menyesalkan tidakan kekerasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China oleh etnis Han yang dominan.

"PP Muhammadiyah memiliki komitmen untuk mendorong dan menjaga perdamaian baik di bumi Indonesia, maupun di luar negeri," katanya mewakili Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang berada di luar negeri.

Dia mengatakan, sudah saatnya pemerintah China membuka diri terhadap masyarakatnya yang ingin berpartisipasi dan berkiprah di segala bidang.

Selama ini, berdasarkan informasi dari media, orang Uighur berada dalam tekanan penguasa China, baik keagamaan, maupun politik dan ekonomi.

"Seharusnya pemerintah China bisa bersikap adil dan melindungi etnis monoritas yang tertindas. Pemerintah China harus melakukan itu, jika tidak ingin menjadi musuh negara-negara di dunia," katanya.

Sementara itu, ratusan orang dari Forum Umat Islam berdemonstrasi di depan Gedung Kedutaan Besar China di Kuningan, Jakarta, mendesak China mengklarifikasi kerusuhan etnis di Urumqi, dan meminta pemerintah China tidak diskriminatif terhadap kaum muslim yang minoritas di negara itu. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009