Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay di Jakarta, Sabtu, mengatakan pelaksanaan proyek itu tidak adil bagi kandidat lain tidak bisa memanfaatkan jabatan.
"Proyek-proyek itu jelas menguntungkan incumbent dan itu berarti tidak adil bagi kandidat lain yang maju dalam pilpres," katanya.
Ia mencontohkan di sejumlah negara seperti Australia dan Filipina, pelaksanaan proyek-proyek pemerintah dihentikan tiga bulan menjelang pelaksanaan pilpres.
Peraturan tersebut melarang pemerintah memanfaatkan apapundemi kepentingan pemilu, baik dalam bentuk iklan pemerintah, kampanye, bahkan pengutipan kalimat dari pejabat berwengang.
"Dalam konteks etika politik, sebaiknya hal itu dilarang dan jika perlu diatur dalam UU Pemilu pelarangan bagi pemerintah untuk membuat iklan ataupun proyek menjelang penyelenggaraan pemilu," katanya.
Ia menjabarkan beberapa proyek pemerintah yang dilakukan menjelang pilpres dan seringkali digunakan sebagai modal kampanye yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT), proyek jembatan Suramadu, dan program konversi minyak ke gas.
"Itu bukan sebagai penentu kemenangan kandidat, namun faktor-faktor itu mempengaruhi penilaian masyarakat," katanya.
Selain itu, lanjut Hadar, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai proyek yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha penggalangan massa itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terus berlangsung.
"Jika kondisi tersebut dibiarkan tentunya hanya akan menguntungkan pemerintahan yang berkuasa saja," katanya.
Ke depan, lanjut Hadar, proses pemilihan umum perlu didorong untuk tidak memanfaatkan kekuasan sebagai alat penarik massa dalam proses peralihan kepemimpinan dan perlu dibangun pemilu yang adil bagi semua kandidat eksekutif.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
