Presiden: Tanaman pangan berkontribusi negatif pada pertumbuhan

Tanaman pangan minus 0,31, hati-hati dengan angka ini. Sekali lagi hati-hati dengan angka ini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut ada beberapa subsektor yang memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 ini, salah satunya tanaman pangan dengan angka minus 0,31.

“Ada beberapa subsektor yang kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020. Tanaman pangan minus 0,31, hati-hati dengan angka ini. Sekali lagi hati-hati dengan angka ini,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna melalui konferensi video bertopik "Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021" dari Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden sebelumnya sempat menyampaikan peringatan dari FAO perihal potensi krisis pangan yang berarti bahwa sektor pertanian harus digenjot agar berproduksi, dengan protokol kesehatan yang baik.

Kepala Negara sempat menggelar beberapa kali rapat terbatas termasuk pada Selasa (5/5/2020) terkait topik pangan termasuk mengantisipasi dampak kekeringan sebagai upaya agar produksi pangan domestik tetap terjaga.

Selain subsektor tanaman pangan, beberapa subsektor yang mencatatkan kontribusi negatif di antaranya angkutan udara -0,08, pertambangan minyak gas panas bumi -0,08, dan industri barang logam komponen -0,07.

Selain itu ada penyediaan akomodasi -0,03 serta industri mesin dan perlengkapan -0,03.

“Begitu juga dengan angka dari sisi demand atau permintaan. Angka Inflasi pada April 2020 tercatat 0,08 persen. Angka terendah dibandingkan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya,” kata Presiden.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,84 persen dan pengeluaran pemerintah tumbuh 3,74 persen menjadi lokomotif pertumbuhan.

“Namun tolong dilihat konsumsi untuk LNPRT (lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga) yang mengalami kontraksi -4,91 persen. Ini benar-benar dilihat secara detail LNPRT ini,” katanya.

Karena itu, kata Presiden, penyaluran bantuan sosial (bansos) baik dari pemerintah pusat, pemda, dana desa, dan program padat karya tunai dalam minggu-minggu ini harus dipastikan sudah berjalan di lapangan.

“Bansosnya sudah harus diterima masyarakat, program padat karya juga sudah jalan di lapangan,” katanya.