SBY akan Kesulitan Susun Kabinet

Yogyakarta (ANTARA News) - Koalisi besar yang dibangun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pilpres 2009 akan menyulitkan Capres yang meraih suara terbanyak ini dalam menyusun kabinet.

"Kesulitannya adalah akan terjadi tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat di antara partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Achmad Nurmandi MSc, di Yogyakarta, Jumat.

Ia mengatakan, masing-masing partai politik pendukung SBY tentunya ingin menempatkan kadernya di posisi paling strategis di kabinet, sehingga tarik menarik kepentingan akan tetap ada.

Padahal, menurut dia, sebagian masyarakat menginginkan SBY tidak hanya mengakomodasi kader partai politik masuk dalam kabinet, tetapi juga kalangan profesional. Dalam hal ini, SBY harus menjaga keseimbangan komposisi dua unsur itu.

"Meskipun kita tidak bisa mendikotomikan antara kader partai politik dan profesional, tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan kabinet akan tetap ada," katanya.

Ia mengatakan, dalam pemerintahannya, SBY membutuhkan orang yang memiliki pemikiran ekonomi mikro, karena SBY lebih berpikir makro, demikian pula dengan Boediono.

"SBY-Boediono cenderung berpikir tentang nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Padahal, menurut dia, yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah hal-hal mikro, seperti gaji buruh, infrastruktur yang rusak, dan harga sembako.

Ia mengatakan, meskipun SBY-Boediono sukses memenangi Pilpres 2009 dengan perkiraan jumlah suara lebih dari 50 persen, diperkirakan hal tersebut tidak akan membuat sistem presidensial di Indonesia semakin kuat.

"Anggota DPR RI saat ini dipilih dengan suara terbanyak, sehingga tingkat keterikatan pada partai politik relatif lebih rendah. Hal ini akan membuat partai politik susah mengendalikan anggota DPR," katanya.

Apalagi, menurut dia, jumlah partai politik yang relatif banyak tidak ideal bagi sistem presidensial. "Meskipun ada koalisi, tidak ada jaminan bahwa koalisi partai politik akan solid. Hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan periode 2009-2014," katanya.
(*)

13 Juli 2009

Jabatan menteri itu adl jabatan politis. Jadi ada 2 kemungkinan, yakni sebagian diisi oleh kader partai pendukung koalisi dlm pilpres dan kaum profesional. Seyogyanya, jabatan menteri yg terkait dng sektor ekonomi & pelayanan publik dipegang oleh kaum profesional. Sementara jabatan menteri yg lainnya bisa diberikan oleh kader partai pendukung koalisi. Dan yg lebih penting lagi, bila jabatan depertemen tertentu dijabat kader dari parpol, maka Dirjennya bisa diambil dr kaum profesional.

0 0 Balas LaporkanHapus