Wakil Ketua MPR: Reformasi pendidikan harus tetap terukur

... belum ada kesetaraan dari sisi infrastruktur pendidikan dan kualitas guru di sejumlah daerah di Indonesia...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mengingatkan, refomasi pendidikan yang akan dilakukan pemerintah harus tetap terukur. "Sebelum melakukan reformasi harus ada pemetaan semua permasalahan sektor pendidikan sehingga hasil dari reformasi bisa diterapkan sesuai kondisi yang ada," kata dia, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan politikus Partai NasDem tersebut menyikapi rencana pemerintah yang akan melaksanakan reformasi pendidikan tahun depan.

Menurut dia, permasalahan sektor pendidikan yang saat ini dihadapi mencakup kualitas SDM guru, pembiayaan operasional sekolah dan mengembangkan kearifan setempat.

Lebih dari itu, tambah dia, kurikulum pendidikan harus bisa menjadi rujukan pedagogik yang mudah diimplementasikan para guru, baik yang di perkotaan hingga pelosok desa.

Pengembangan sektor pendidikan, kata dia, harus dilakukan sesuai tahapan yang benar. "Karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mencetak SDM yang berdaya saing," jelasnya.

Apalagi, sebelum terkena dampak wabah Covid-19, menurut dia, kondisi peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei 2018 berada di urutan bawah.

PISA merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.

Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan, nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 - 15 tahun terakhir.

Dengan adanya gangguan wabah virus Corona, menurut dia, perlu upaya yang lebih untuk memperluas jangkauan pemerataan pendidikan di Tanah Air.

Hikmah yang bisa diambil dari wabah Covid-19 di sektor pendidikan, kata dia, adalah terbukanya mata seluruh pihak bahwa sistem pendidikan nasional saat ini belum sepenuhnya mampu diakses dengan baik oleh semua siswa dari Sabang sampai Merauke.

"Karena belum ada kesetaraan dari sisi infrastruktur pendidikan dan kualitas guru di sejumlah daerah di Indonesia," katanya.