Mensos: Pemprov DKI janjikan data baru penerima bansos pekan ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan telah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki data terkait penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak COVID-19 yang dijanjikan pekan ini selesai.

"Saya minta ke gubernur untuk tahap penyaluran berikutnya, kami minta data yang baru dan disanggupi. Penyaluran berikutnya akan gunakan data terbaru," kata Mensos dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan menyikapi masalah data terkait penerima bantuan sosial di DKI Jakarta. Sebelumnya sempat viral adanya tumpang tindih penerima bantuan karena data yang tidak akurat.

Lebih lanjut, Mensos mengatakan, sebenarnya Kemensos sudah punya basis data warga miskin yang dinilai paling akurat, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun, karena pandemi ini bukan situasi yang normal dan ada warga yang mengalami dampak COVID-19, tetapi belum masuk dalam DTKS, maka bansos bisa diberikan kepada mereka yang di luar DTKS.

"Awal-awal tentu tidak mungkin mulus karena ternyata daerah pun tidak terlalu siap kalau saya perhatikan untuk memberikan data yang akurat di luar DTKS dalam waktu yang cepat. Contoh di DKI, akhirnya data yang kita gunakan persis sama dengan data pemprov," kata Mensos.

Sedangkan dalam kesepakatan awal di ratas terkait bansos, Pemprov DKI menyanggupi untuk memberikan bantuan kepada 1,2 juta KK warganya dan Kemensos akan membantu 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta.

"Ternyata Pemprov DKI tidak siap, mungkin tidak mudah juga mencari 1,2 juta KK. Saya sudah ke beberapa titik dan tanya ke RT RW apa permasalahannya, ternyata mereka masih melakukan pendataan warga, tapi sembako dari Kemensos sudah datang, tidak mungkin juga bantuan ditahan," ujar Mensos.

"Ini yang saya bilang kalau hanya mengacu data yang ada, yang sudah dapat bantuan akan dapat lagi, jadi menurut saya tanya saja ke yang menerima yang ada nama di data mau tidak bantuannya dikasih ke yang belum dapat," tuturnya.

Mensos mengakui perlu penyempurnaan data terkait bantuan sosial, namun ia kembali menegaskan bahwa pembaruan data penting dilakukan oleh daerah. "Kami berharap bansos khusus ini bisa lebih sempurna lagi eksekusinya walaupun ini tidak mudah," ujar Juliari.