Jakarta (ANTARA) - Perumda Pasar Jaya diprediksi tidak akan mampu menyiapkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako senilai Rp149.500 untuk dua juta kepala keluarga (KK) karena ada beberapa kendala yang harus segera dievaluasi.

"Soal sembako ini, Pasar Jaya keteteran dalam menyiapkannya. Sehingga kualitas barang yang dibagikan itu juga tidak memenuhi standar, hanya seadanya," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah di Jakarta, Selasa.

Kalau penerima bantuannya ditambah sampai dua juta KK, Pasar Jaya tidak akan mampu memenuhinya. Menurut dia, ada keterbatasan infrastruktur, logistik dan sumber daya.

"Seperti pak gubernur katakan, akan ada daging dan ayam, ternyata hanya sarden. Jadi, ini harus dievaluasi sesegera mungkin," katanya.

Menurut dia, selain persoalan data, pemberian bansos dalam bentuk sembako ini juga rawan penyimpangan dengan diselewengkan oleh oknum RT/RW dan diutamakan untuk keluarga dekatnya. Karena itu, dia mengusulkan agar bansos diberikan dalam bentuk tunai saja.

"Usul saya, bansos itu diberikan secara tunai saja. By name by adress. Kalau pendatang yang tidak memiliki KTP Jakarta, diberikan dengan pola khusus," tuturnya.

Baca juga: Disnakertrans usul pekerja terdampak COVID-19 masuk data bansos fase 2
Baca juga: Anies: 98,4 persen bansos terdistribusi dengan baik

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono juga menyebut ada beberapa kelemahan dalam penyaluran sembako tersebut sehingga menyebabkan bantuan sosial itu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dia mencontohkan, bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020.

"Ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Penyedia bahan kebutuhan, yakni Perumda Pasar Jaya dan mitra terkait (Transmart, Lottemart dan Hypermart) kesulitan untuk menyediakan paket kebutuhan karena adanya kendala supply barang dan hambatan teknis lainnya," katanya.

Selain itu, ada juga kendala dalam pengiriman paket ke penerima bansos. Misalnya, karena pengiriman paket terlambat datang sehingga pihak RW minta agar paket tersebut dikirim keesokan harinya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengevaluasi kembali pelaksanaan bantuan sosial warga terdampak COVID-19.

"Dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga terdampak dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (cash transfer)," katanya.

Pemberian bantuan tunai dilakukan selama satu bulan dengan total bantuan tunai yang diberikan sekitar Rp598.000 (Rp149.500 sebanyak empat kali).
Baca juga: DKI siapkan bansos tahap dua menjelang Idul Fitri
Baca juga: DKI tunda penyaluran bansos tahap dua sampai perbaikan data selesai

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020