Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun ini bisa mencapai 4,5 persen dengan terus stabilnya kondisi makro ekonomi dan politik di Tanah Air.
"Kalau politik stabil begini, dan kalau ada masalah-masalah menyusul pilpres bisa kita carikan solusinya secara damai. Lalu tidak ada apa-apa, lantas makro ekonomi terkelola seperti ini saya optimis bahwa investasi akan bergerak lebih cepat dan meskipun sasaran kita pertumbuhan 4,5 persen selalu ada kemungkinan untuk mencapai lebih dari itu," kata Presiden usai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kewajiban pemerintah hingga akhir masa kerjanya Oktober mendatang adalah memastikan iklim bisnis, layanan publik semakin membaik. "Dengan kondisi makro seperti ini, politik, ekonomi, sosial maupun keamanan, tentu sangat mungkin untuk lebih cepat lagi, peningkatan investasi di negeri kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Presiden menyatakan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Menkeu/PLT Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menko Polkam Widodo AS dan Menko Kesra Aburizal Bakrie didampingi oleh Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi.
Di sisi makro ekonomi, Presiden memperkirakan laju inflasi tahun ini hanya sebesar empat persen sehingga suku bunga acuan (BI rate) bisa mencapai 6 persen pada akhir tahun ini, begitu pula nilai tukar rupiah yang diperkirakan terus stabil dengan masuknya investasi asing.
"Banyak kondisi yang kondusif untuk investasi, inflasi terjaga mudah-mudahan bisa capai empat persen, suku bunga enam persen dan dengan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Tiga hal ini memungkinkan investasi tumbuh kembali," katanya.
Dijelaskannya, inflasi bisa terus terjaga dengan membaiknya pengelolaan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang semakin lancar.
Dengan iklim investasi yang semakin baik, lanjutnya maka angka pengangguran dan kemiskinan, lanjut Presiden bisa semakin diturunkan. Sementara pembangunan infrastruktur di berbagai sektor diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan di sektor riil.
Sementara mengenai RAPBN 2010, Presiden mengatakan hal itu masih menjadi kewajiban pemerintahan saat ini untuk mengajukannya, sehingga pada pekan depan dirinya akan mengadakan Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas hal ini.
Mengenai penyebaran virus H1N1 atau Flu Babi, Presiden mengakui penyebaran penyakit menular itu sudah sampai di Indonesia, sehingga mengharapkan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi pencegahan penyebaran dan penanganannya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009