Jakarta,(ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pertama kalinya setelah Pemilu Presiden 8 Juli 2009 akan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat kabinet paripurna pada Selasa pekan depan 14 Juli 2009.
Rencana rapat kabinet paripurna itu dikemukakan Presiden Yudhoyono dalam konferesi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, setelah ia menggelar rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu minus kehadiran Wapres Jusuf Kalla.
"Hari Selasa nanti akan kami selengggarakan sidang kabinet paripurna, pertama kali dalam waktu satu bulan ini ketika kampanye Pilpres berlangsung. Jadi, nanti saya, wapres, dan semua menteri akan hadir, akan membahas dan memutuskan beberapa hal," tuturnya.
Menurut Presiden, rapat kabinet paripurna pada Selasa pekan depan itu akan membahas penuntasan kebijakan aksi Kabinet Indonesia Bersatu sampai 20 Oktober 2009 dan RAPBN 2010 yang masih menjadi tanggung jawab pemerintahannya.
Rapat itu, lanjut dia, juga membahas kelanjutan upaya pemerintah menjaga ekonomi nasional dari dampak krisis perekonomian global.
"Dalam konteks itu, kita siapkan RAPBN 2010 untuk mengelola ekonomi nasional terutama yang menyentuh kepentingan rakyat banyak," ujarnya.
Satu hari setelah pemilu presiden, Presiden Yudhoyono langsung bekerja seperti biasa dengan menggelar rapat kabinet terbatas yang dihadiri oleh Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jend Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, dan Kepala BPS Rusman Heryawan.
Di sela-sela rapat, Presiden Yudhoyono menggelar konferensi pers menyampaikan optimismenya terhadap kondisi makro ekonomi pasca Pilpres yang ia yakini dapat menarik investasi ke Indonesia serta mempercepat target pertumbuhan ekonomi 4 sampai 4,5 persen.
Setelah konferensi pers, Presiden kembali menggelar rapat dengan para menterinya untuk membahas kondisi keamanan dan politik pasca Pilpres.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009