KPU Tetap Siapkan Putaran Kedua

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menegaskan pihaknya tetap menyiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, meskipun hasil resmi penghitungan perolehan suara belum diperoleh.

"Putaran kedua tetap kita bahas. Kita tetap siapkan kedua-duanya, logistiknya juga," katanya, di Jakarta, Kamis, ketika ditemui di ruang kerjanya.

KPU telah menjadwalkan pelaksanaan putaran kedua yaitu Selasa, 8 September 2009. Artinya, penyelenggara pemilu memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menyiapkan logistik dan memutakhirkan data pemilih pilpres.

Untuk menyelenggarakan putaran kedua ini, KPU membutuhkan dana sekitar Rp4,02 triliun. Kebutuhan Rp4,02 triliun tersebut dapat dipenuhi sebagian oleh KPU yaitu sekitar Rp2,54 triliun yang merupakan hasil efisiensi KPU pusat sebesar Rp1,2 triliun dan sisanya efisiensi yang diperoleh KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, KPU membutuhkan tambahan dana sebesar Rp1,48 triliun untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 putaran kedua. Hafiz menuturkan kebutuhan tambahan dana tersebut telah disampaikan pada DPR.

Kebutuhan sekitar Rp4,02 triliun tersebut sebagian dialokasikan untuk membiayai badan pelaksana yaitu honor petugas seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, dana tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan logistik putaran kedua seperti surat suara, formulir, segel, dan juga membiayai sosialisasi bagi masyarakat.

Surat Suara

Sementara itu, ketika ditanya tentang jumlah surat suara yang akan digunakan dalam pilpres putaran kedua, Ketua KPU menjelaskan jumlah surat suara yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan.

KPU akan mendata pemilih yang tidak tercantum dalam DPT pilpres putaran pertama yang menggunakan KTP untuk memilih. Pemilih yang menggunakan KTP tersebut akan dimasukkan dalam DPT pilpres putaran kedua.

"Kita lakukan pemutakhiran data pemilih lagi tetapi bentuknya tidak lagi mendata di lapangan, tapi mengurangi kalau ada kelebihan," jelasnya. (*)