JPPR Masih Temukan Banyak DPT Ganda

Jakarta (ANTARA News) - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan masih banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) ganda pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) yang pada Rabu.

Koordinator Pemantauan JPPR, Turmudji, di Jakarta, Rabu, mengatakan, kendati pelaksanaan pilpres kali ini berjalan lancar, namun pihaknya masih menemukan sejumlah temuan-temuan khusus terkait pelanggaran pilpres.

"Kualitas pilpres kali ini masih rendah, mengingat masih ditemukannya DPT ganda," katanya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan sejumlah kasus di antaranya orang yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT, anggota TNI/Polri masih terdaftar, tidak memiliki nomer induk kependudukan (NIK), dan lainnya.

Menurut dia, harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menyelenggarakan pemilu yang lebih berkualitas termasuk dengan menyiapkan daftar pemilih yang baik ternyata tidak dapat dilakukan.

Ada pun hasil temuan JPPR terkait DPT ganda di antaranya ditemukan pemilih ganda sebanyak 11 orang di TPS 13 Desa Harjosari II, Medan Amplas, Medan, pemilih ganda dua orang di TPS 02, Kelurahan Lesung Batu, Padangsidempuan, Sumatera Utara, pemilih ganda satu orang di TPS 02 Kelurahan Salam Bue, Kecamatan padang Sidempuan Tengah, Sumatera Utara.

Kasus lainnya yang ditemukan JPPR, lanjut dia, adalah penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alternatif bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT ternyata tidak diimplementasikan secara maksimal.

Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat yang menjadikan KTP sebagai alat bukti sah untuk dapat mengikuti pelaksanaan pilpres kali ini.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menggunakan KTP masih belum optimal karena masih belum menjangkau problem pemilih yang sebenarnya," katanya.

Temuan JPPR berupa penggunaan KTP yang dinilai kurang optimal seperti yang terjadi di TPS 18, 17 dan 16 di Dasan Lekong, Suka Mulya, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masing-masing menggunakan KTP hanya dua orang.

"Ini menunjukkan rendahnya komitmen penyelenggaraan pemilu serta rendahnya kapasitas penyelenggaraan oleh KPU," katanya.

Meski demikian, pihaknya menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres kali ini cukup tinggi.

Koordinator Nasional JPPR, Daniel Zuchron, menambahkan, secara umum pelaksanaan pilpres kali ini relatif lancar jika dibandingkan dengan pemilu legislatif waktu lalu.

"Secara substansi, kami belum menemukan adanya pelanggaran pidana yang mencolok di pilpres kali ini," katanya.(*)