"Kami tim JK-Wiranto mendapatkan data-data yang akurat meski perlu diverifikasi adanya indikasi kecurangan," kata Ketua Tim Kamnas JK-Wiranto, Fahmi Idris di posko Slipi II, Jakarta, Rabu.
Fahmi menjelaskan beberapa temuan tersebut misalnya di Tangerang ditemukan saksi telah menanda tangani formulir C1 (rekapitulasi). Padahal tambah Fahmi pemilu belum selesai.
Selain itu, tambah Fahmi ditemukan pula adanya jumlah antara yang tertulis di formulir C1 dengan yang terpampang di papan berbeda.
"Data-data ini harus diverifikasi lanjut. Bisa saja benar seratus persen tetapi bisa juga salah seratus persen," kata Fahmi.
Menurut Fahmi verifikasi dilakukan semata-mata agar pilpres berlangsung jurdil. Fahmi juga menjelaskan sebelumnya telah ada penandatanganan oleh KPU tentang adanya temuan DPT dengan nama ganda atau tak layak.
Menurut Fahmi, hal Ini juga temuan yg patut diverifikasi kalau benar harus ditindak lanjuti.
"Temuan di berbagai daerah tersebut nanti kita kumpulkan," kata Fahmi. Lebih lanjut Fahmi menjelaskan bahwa temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat dan dari tim JK-Wiranto sendiri.
Ketika ditanyakan apakah temuan tersebut merugikan pasangan capres JK-Wiranto, Fahmi menegaskan semua pelanggaran berdasarkan UU 42/2008 tidak harus menguntungkan capres tertentu.
"Setiap pelanggaran tetap pelanggaran dan harus dilaporkan," kata Fahmi.
Fahmi menegaskan tim JK-Wiranto akan melaporkannya ke bawaslu. Ketika ditanyakan apakah indikasi kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis, Fahmi mengaku belum bisa mengambil kesimpulan.
"Kita tak mau memperkeruh suasana," kata Fahmi. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
