Kompensasi untuk korban terorisme tetap jadi prioritas pemerintah AS. Amerika Serikat dan Sudan aktif membahas persoalan terkait terorisme,Khartoum/Washington (ANTARA) - Sudan kembali menunjuk duta besar untuk Amerika Serikat setelah posisi itu sempat kosong hampir 25 tahun, demikian keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Senin (4/5).
Langkah itu merupakan upaya memulihkan kembali hubungan diplomatik dua negara setelah bersitegang selama puluhan tahun.
Sudan dan Amerika Serikat berkomitmen menguatkan kembali hubungan antarnegara setelah penguasa veteran Omar al-Bashir kehilangan jabatannya sebagai presiden akibat aksi massa tahun lalu.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan pihaknya telah menunjuk Noureldin Sati, seorang diplomat senior, jadi duta besar di Washington. Otoritas AS juga telah menyetujui penunjukan itu.
Baca juga: AS jatuhkan sanksi pada lima pejabat Sudan Selatan
Baca juga: Sudan hukum gantung 27 agen intelijen
Seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri AS menolak memberi keterangan mengenai rencana penunjukan duta besar untuk Sudan. Ia mengaku tidak mengetahui informasi mengenai masalah itu, tetapi menyebut keputusan bertukar duta besar pada Desember tahun lalu merupakan "langkah bersejarah".
Selama seperempat abad, AS dan Sudan hanya mengirim kuasa usaha sementara (charge d'affaires), untuk kedutaan besar masing-masing negara di Washington dan Khartoum. Kuasa usaha sementara merupakan pangkat diplomatik yang berada satu tingkat di bawah duta besar.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pada Desember, mengatakan dua negara akan bertukar duta besar. Presiden AS Donald Trump akan mengajukan calon duta besar dan ia perlu mendapat persetujuan dari Senat.
Pemerintah AS sempat menempatkan Sudan ke dalam daftar negara pendukung terorisme pada 1993 karena pemerintah di bawah pimpinan mantan presiden Bashir diyakini mendukung kelompok garis keras.
Akibatnya, Sudan dianggap tidak layak menerima bantuan hutang dan pendanaan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS pada tahun lalu mengatakan pemerintah kemungkinan akan menghapus Sudan dari daftar itu, tetapi kebijakan itu perlu diratifikasi Kongres.
Walaupun demikian, perwakilan Kementerian Luar Negeri AS menolak membahas rencana penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung teroris, tetapi ia menjelaskan dua negara telah cukup aktif berdiskusi membahas masalah tersebut.
"Kompensasi untuk korban terorisme tetap jadi prioritas pemerintah AS. Amerika Serikat dan Sudan aktif membahas persoalan terkait terorisme," kata juru bicara pemerintah AS.
Sumber: Reuters
Baca juga: PM Sudan selamat dari upaya pembunuhan
Baca juga: Sudan Selatan pangkas jumlah negara bagian dari 32 menjadi 10
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
