Masyarakat Sumbar Diminta Jaga Penyelenggaraan Pilpres

Padang (ANTARA News) - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Gamawan Fauzi, mengimbau seluruh elemen masyarakat di provinsi itu, supaya sama-sama menjaga penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 supaya terlaksana dengan luber dan jurdil.

"Kita minta semua elemen dan golongan di Sumbar ikut berperan menjaga penyelenggaraan pilpres, sehingga tidak ada masalah-masalah yang mengganggu ketertiban dan keamanan," kata gubernur kepada wartawan di Padang, Selasa.

Justru itu, semua masyarakat Sumbar diimbau menggunakan hak pilih dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disediakan di lingkungan masing-masing.

Menyinggung peningkatan persentase jumlah pemilih pilpres di Sumbar, setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Gamawan mengatakan, tidak akan terlalu banyak.

Menurut KPU Sumbar, kata Gamawan, peluang terjadi penambahan pemilih Pilpres setelah disahkan KTP tanda bukti untuk ikut memilih kecil.

"KPU Sumbar yakin dengan kesiapan logistik pilpres, masih tercukupi karena adanya surat suara cadangan dan ditambah surat suara ditambahan dua pilpres," katanya.

Gubernur Sumbar, juga meminta jajaran Muspida dan Pemkab/Pemkot memperhatikan instruksi yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat acara telewicara kesiapan penyelenggaraan Pilpres 8 Juli 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan 10 Gubernur melalui fasilitas telewicara di Istana Negara, Rabu, untuk memeriksa kesiapan penyelenggaraan pilpres.

Presiden menginstruksikan dalam rapat koordinasi jarak jauh melalui telewicara dengan seluruh gubernur di Indonesia, pertama, terus kawal dan sukseskan penyelenggaraan Pilpres pada 8 Juli 2009.

Kedua, terus kawal pemungutan suara di wilayah gubernur masing-masing dan ketiga, bantu KPU di daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tugas KPU tidak lah ringan.

Selanjutnya, keempat, jaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan pesta demokrasi berjalan dengan lancar. Kelima, jajaran pemerintah dan lembaga negara di daerah untuk tetap menjaga profesionalisme dan etika.(*)