Marzuki: 10 Juta DPT Bermasalah Sulit Diterima

Jakarta (ANTARA News) - Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan, klaim salah satu calon wakil presiden (cawapres) Prabowo yang menyatakan terdapat 10 juta nama bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) sulit diterima akal.

"Bagaimana mungkin dalam waktu 24 jam dengan 80 unit komputer yang ada di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditemukan 10 juta nama DPT bermasalah," ujar Marzuki di Jakarta, Selasa malam.

Usai mendampingi Ketua Advokasi Tim Sukses Nasional pasangan SBY-Boediono melaporkan dugaan pelanggaran capres Megawati-Prabowo pada masa tenang ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Marzuki mengatakan, temuan itu sulit diterima dengan akal sehat.

Menurut dia, berdasarkan data yang dipantaunya langsung di kantor KPU yang tersimpan dalam program "microsoft office excel" di komputer itu, jika nama DPT itu diperiksa secara manual dengan waktu 24 jam maka sulit menemukan angka 10 juta.

Belum lagi kondisi para mahasiswa yang menjadi relawan dalam melakukan verifikasi data DPT di kantor KPU yang sudah tidak prima karena harus bekerja ekstra menemukan nama ganda dan memperbaiki DPT menjelang digelarnya pilpres.

Dalam menemukan kesalahan atau nama pemilih yang ganda di DPT sedikitnya relawan KPU membutuhkan waktu selama tiga menit, dan jika dihitung dengan satu menit untuk satu kesalahan maka baru ditemukan sekitar 1.500 nama dalam sehari.

"Kami hanya ingin memperjelas karena kita tidak ingin informasi yang diberikan masyarakat, seolah-olah pemerintah lagi yang salah. Jadi kami ingin meluruskan saja," ujarnya.

Sebelumnya pada hari yang sama Prabowo Subianto memperkirakan sehari menjelang pilpres digelar terdapat minimal sepuluh juta nama bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Kita menemukan masalah besar di DPT. Minimum ada sepuluh juta nama bermasalah dan itu tersebar di 200 kota dan kabupaten. Bahkan DPT bermasalah itu dapat berpotensi menjadi 20 juta," katanya.

Masalah DPT yang terjadi itu diantaranya ada di tempat pemungutan suara (TPS), yang nama pemilih fiktif mencapai hingga ratusan dan bahkan terdapat pula DPT memakai judul pilkada dan perlu ada pertanggungjawaban pemerintah.

Namun pasangan capres Megawati itu berharap masyarakat mewaspadai adanya berbagai potensi kecurangan saat dilakukannya pemungutan suara dan proses pemilu presiden pada 8 Juli 2009. (*)