Amnesty International serukan pembebasan tahanan hati nurani di dunia

Jakarta (ANTARA) - Amnesty International menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat untuk para tahanan hati nurani di seluruh dunia, yang saat ini berhadapan dengan risiko tinggi terpapar pandemi COVID-19 di dalam penjara.

“Selama wabah mematikan ini berlangsung, penjara berisiko menjadi hotspot berbahaya dari COVID-19,” kata Wakil Direktur Kampanye Amnesty International Sauro Scarpelli dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.

Tahanan hati nurani, atau prisoner of conscience, adalah orang-orang yang ditahan karena mengekspresikan pandangan politik, keagamaan, ataupun pendapat lain secara damai.

“Sekarang adalah saat yang begitu penting bagi negara-negara untuk mengambil langkah-langkah mendesak demi melindungi semua orang yang ada di balik jeruji besi, termasuk dengan melepaskan mereka yang ditahan hanya karena menjalankan hak-hak mereka secara damai,” kata Scarpelli.

Dia meyakini bahwa tahanan hati nurani tidak melakukan kejahatan, namun mereka terus berada dalam tahanan dalam kondisi yang semakin berbahaya.

“Kepadatan dan kurangnya sanitasi di banyak penjara di seluruh dunia membuat tahanan tidak mungkin mengambil langkah pencegahan terhadap penyakit ini, seperti menjaga jarak secara fisik dan mencuci tangan secara teratur. Penahanan mereka yang tak semestinya terjadi itu membuat mereka berisiko tinggi,” ujarnya.

Menurut Scarpelli, hak asasi manusia harus menjadi fokus dari penanganan COVID-19, dan tetap menjadi pusat dari upaya pihaknya untuk membangun masa depan yang adil dan toleran.

Amnesty International melakukan kampanye secara aktif untuk membebaskan sekitar 150 orang yang telah ditetapkan sebagai tahanan hati nurani, termasuk 83 tahanan yang disebut berada di Indonesia.

Data Amnesty International Indonesia menunjukkan 12 orang dari tahanan tersebut terkait dengan kebebasan berekspresi di Maluku sementara 55 orang menyangkut kebebasan ekspresi di Papua. Beberapa dari tahanan hati nurani tersebut telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh hakim, demikian disebutkan Amnesty International.