Singapura berencana perluas kapasitas pengujian virus

Untuk pembukaan kembali perbatasan, kami cenderung memulai dari yang kecil dan selektif

Singapura (ANTARA) - Menteri Kesehatan Singapura Gan Kim Yong berencana meningkatkan kapasitas pengujian virus hingga 500 persen dalam upaya memerangi penyakit COVID-19, seiring negara itu melaporkan 573 kasus baru.

Singapura bekerja dengan berbagai perusahaan sektor swasta dan publik untuk meningkatkan kapasitas pengujian hingga 40.000 sehari, kata Gan kepada parlemen, Senin.

Negara itu memiliki kapasitas untuk melakukan lebih dari 8.000 tes dalam sehari dibandingkan 2.900 tes pada awal April. Singapura memiliki salah satu tingkat pengujian tertinggi di dunia dengan 2.500 tes per 100.000 orang.

Singapura, yang menerapkan pembatasan "pemutus sirkuit" yang bertujuan membendung penyebaran virus corona baru, yang mencakup penutupan sebagian besar tempat kerja, akan memungkinkan beberapa bisnis dibuka kembali mulai 12 Mei.

Agar pembatasan dicabut, kasus di luar asrama pekerja idealnya jatuh ke angka nol atau satu digit setiap hari, dengan jumlah kasus tidak terkait yang sangat rendah, selama periode waktu yang berkelanjutan, kata Gan. Kasus-kasus di antara pekerja migran juga harus turun, ujar dia.

Pemerintah akan meninjau situasi secara global dan di masing-masing negara ketika memutuskan untuk membuka perbatasan Singapura.

"Untuk pembukaan kembali perbatasan, kami cenderung memulai dari yang kecil dan selektif," tambah Gan.

Dengan 18.778 infeksi, Singapura memiliki jumlah kasus terbanyak di Asia, karena wabah massal di asrama pekerja migran. Namun, negara itu telah berhasil mengendalikan penyebaran penyakit di luar asrama, dan telah mencatat 18 kematian.

Pemerintah akan meninjau pandemi secara komprehensif dan responnya "pada waktu yang tepat," Lawrence Wong, seorang menteri yang bersama-sama mengepalai gugus tugas penanggulangan virus Singapura, mengatakan dalam komentar yang dilaporkan oleh surat kabar Straits Times.

Parlemen Singapura akan mengesahkan undang-undang untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat diadakan dengan aman jika dilaksanakan saat pandemi COVID-19.

Sumber: Reuters