Pemerintah perlu gandeng kampus untuk materi pelatihan Kartu Prakerja

Kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta bisa memberikan pelatihan skill kerja online yang bermutu

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mendorong agar pemerintah berkolaborasi dengan kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta untuk memberikan berbagai macam pelatihan online dalam program Kartu Prakerja serta masyarakat luas secara keseluruhan.

"Kenapa pemerintah tidak berkolaborasi saja dengan kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta untuk memberikan pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat luas. Ini yang memang harus terus didorong," ujar Bhima dalam diskusi online di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa dirinya setuju sekali jika kampus-kampus nasional diajak bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan online. Banyak dosen-dosen perguruan tinggi saat ini yang menawarkan kuliah online secara gratis.

Namun, lanjut Bhima, bukan hanya kampus juga lembaga-lembaga pelatihan kerja nasional maupun internasional berbobot tapi gratis seperti Coursera yang diajak bekerjasama.

"Kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta bisa memberikan pelatihan skill kerja online yang bermutu, mengingat hal tersebut merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, kampus-kampus akan saling berlomba untuk membuat berbagai macam pelatihan online yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyatakan bahwa program Kartu Prakerja yang dirancang pemerintah perlu mendapatkan dukungan agar hasil yang diterapkan juga bakal optimal sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan bahwa Kartu Prakerja adalah realisasi dari janji yang telah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019.

Selain itu, ujar dia, mengacu kepada Perppu Nomor 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi COVID-19 dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.