Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Abdillah Toha, di Jakarta Minggu mendesak pemerintah untuk meminta klarifikasi Mesir mengenai laporan penyiksaan mahasiswa Indonesia di negara itu.
"Bila benar, dan tampaknya memang benar, segera menyampaikan protes sekeras-kerasnya dan meminta Pemerintah Mesir meminta maaf, sekaligus mengambil tindakan kepada aparat yang bertanggungjawab," tandasnya kepada ANTARA.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media internasional dan nasional, ke-4 mahasiswa RI asal Riau itu `diambil` petugas keamanan, karena diduga terlibat gerakan-gerakan keagamaan yang ekstrim di sana.
Pemerintah RI melalui Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI diKairo, kata Abdillah, harus segera meminta klarifikasi Mesir mengenai penyiksaan empat mahasiswaIndonesia oleh aparat Mesir.
Otoriter
Abddilah Toha yang juga anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan, Pemerintah Mesir memang cenderung otoriter, tidak menghormati HAM serta represif.
"Karenanya, mahasiswa Indonesia di sana saya minta agar lebih berhati-hati," ujarnya.
Ia pun berpendapat, di Mesir tidak ada kebebasan berpendapat dan sangat menekan kekuatan-kekuatan sekecil apa pun yang dianggap membahayakan kelanggengan kekuasaan rezim berkuasa.
"Sesungguhnya inilah salah satu contoh rezim represif yang didukung Barat yang walaupun tidak demokratis, tetapi dianggap menguntungkan kepentingan Barat," kata Abdillah Toha lagi.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
