Kemarin, relawan Jokowi-Sandi bersatu hingga DPR kritik balik Najwa

Jakarta (ANTARA) - Minggu (3/5/2020) kemarin, ragam berita politik menarik dibaca untuk mengawali informasi anda pekan ini, di antaranya berita soal relawan Jokowi-Sandiaga bersatu lawan COVID-19.

Kita berharap langkah itu bisa mencairkan suhu politik warisan Pilpres yang lalu, sehingga ke depan tidak ada lagi pergesekan politik baik di tingkatan pusat maupun basis massa, demikian pernyataan Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu pagi.

Para relawan Jokowi Mania bersama-sama relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 yang diketuai oleh Sandiaga Uno membagikan paket sembako kepada 300 Kepala Keluarga (KK) di lingkungan TPA Bantar Gebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Sabtu.

Meski bantuan sosial (bansos) terus didistribusikan oleh para relawan. Namun, Pemerintah tak kalah sigap, sebab kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebut Presiden Jokowi minta agar bansos cepat disalurkan.

Mahfud mengatakan sebetulnya Presiden ingin dua hal yakni cepat dan tepat sasaran. Namun jika pilihannya hanya satu, antara tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat lebih dulu.

Selain itu, Menkopolhukam mengatakan bahwa pemerintah sedang memikirkan solusi atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu direspons oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet mengingatkan pemerintah agar jangan terburu-buru relaksasi PSBB.

"Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ketua DPR RI 2018-2019 yang lalu itu menyarankan hendaknya keputusan relaksasi PSBB lebih mendengarkan pendapat para kepala daerah.

Berbicara mengenai kepala daerah, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik biaya komitmen Formula E Rp560 miliar kepada Formula E Operations Limited (FEO)

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa biaya komitmen yang telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta tersebut bisa digunakan untuk bantuan sembako bagi 3,7 juta warga Jakarta yang terdampak COVID-19.

Rinciannya, pembayaran Rp360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

Menurut Anthony, Gubernur Anies harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E sebab acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19.

"Sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony.

Lalu terakhir soal penanganan COVID-19, anggota DPR RI sempat dikritik secara terbuka oleh pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab pada Sabtu (2/5/2020) lalu karena dianggap tidak memprioritaskan penanganan pandemi virus corona itu serta lebih memilih membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan kritikan Najwa menggeneralisir seluruh anggota DPR RI. Padahal, kata Sahroni, ada banyak rekan-rekannya di DPR RI yang bekerja keras untuk memberi bantuan kepada rakyat menghadapi COVID-19. Bahkan ada juga yang wafat setelah memberi bantuan tersebut.

Mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja pun, empat fraksi yaitu PKS, NasDem, Gerindra dan Demokrat sudah jelas menolak melanjutkannya, demikian kata Sahroni.