Mahkamah Brazil hentikan langkah Bolsonaro usir diplomat Venezuela

Brasilia (ANTARA) - Mahkamah Agung Brazil pada Sabtu (2/5) mengeluarkan surat keputusan yang menunda selama 10 hari keputusan Presiden Jair Bolsonaro untuk mengusir 30 diplomat dan staf kedutaan Venezuela.

Bolsonaro dan Kementerian Luar Negeri Brazil memberi waktu Venezuela menjemput warga negaranya sampai Sabtu (2/5) pada saat dua negara yang bertetangga itu tengah bersitegang.

Hakim Luis Roberto Barroso mengabulkan permintaan seorang anggota dewan dari Partai Buruh, yang berpendapat bahwa pengusiran itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Brazil, juga kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia dan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik.

Bolsonaro lewat unggahannya di Twitter mengatakan ia telah memutuskan "penarikan korps diplomatik Venezuela wajib dilakukan". Ia juga mengkritik penetapan majelis hakim yang berawal dari usulan anggota parlemen, Paulo Pimenta.

"Anggota parlemen ini merupakan pembela utama rezim Chavez/Maduro," kata Bolsonaro saat menyebut pemimpin sayap kiri Venezuela Hugo Chavez dan penggantinya, Presiden Nicolas Maduro.

Barroso mengatakan pengusiran langsung para diplomat saat pandemi COVID-19 bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sejumlah staf kedutaan Venezuela itu berdomisili di Kota Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belem dan Boa Vista.

Sementara itu, Brazil telah menarik sisa diplomatnya dari Caracas pada 17 April dan pemerintah mengharapkan Venezuela melakukan hal sama pada 2 Mei sebagaimana disepakati lewat perjanjian lisan mengenai pemberhentian misi diplomatik, menurut keterangan sejumlah pejabat pemerintah di Brazil.

Namun, Pemerintah Venezuela lewat sebuah pernyataan tertulis pada Kamis mengatakan mereka tidak pernah membuat perjanjian semacam itu dan para diplomatnya akan tetap berada di Brazil.

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza lewat unggahan di Twitter menuduh Brazil telah melanggar hukum internasional dengan memaksa diplomat pergi.

Brazil, bersama 50 negara lainnya, tidak mengakui pemerintahan Maduro. Brazil juga mendorong agar pemilihan presiden yang demokratis di Venezuela digelar.

Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bolsonaro mengakui oposisi Maduro, Juan Guaido, sebagai pemimpin sah dari transisi kekuasaan di Venezuela.

Brazil juga secara resmi mengakui utusan Guaido, Maria Tereza Belandria, sebagai duta besar Venezuela di Brasilia.

Akan tetapi, Belandria terpaksa tinggal dan bekerja dalam sebuah hotel di Kota Brasilia karena Kedutaan Besar Venezuela masih dikuasai oleh orang pilihan Maduro. Kedutaan Venezuela di Brazil belum memiliki duta besar sejak 2016.

Sumber: Reuters