"Andi berpikir dan bersikap diskriminatif secara politik terhadap Suku Bugis atau orang Sulsel dan menonjolkan perbedaan SARA dalam kampanye pilpres di Universitas Hasanuddin," ujar Fadjroel di Jakarta, Jumat.
Fajroel menegaskan, pemerintahan demokratis di Indonesia tidak boleh diisi dan dijalankan oleh pejabat publik yang berpikir, bersikap dan bertindak diskriminatif, serta melakukan diskriminasi politik terhadap warganegara atau suatu suku bangsa tertentu.
Untuk itu, Fadjroel berpendapat, mengundurkan diri adalah tanggungjawab etis dan politik seorang Andi Mallarengeng terhadap konstitusi dan demokrasi.
Saat kampanye di Makassar, Rabu (1/7), Andi yang juga Ketua Departemen SDM Partai Demokrat menyebutkan "belum saatnya orang Sulsel menjadi presiden."
Pernyataan tersebut segera memancing protes masyarakat Sulawesi yang kemudian menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut Andi meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Namun, Andi Mallarangeng menolak disebut telah menghina masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan meminta ucapannya itu didengar secara utuh. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
