Hidayat Nur Wahid Kritik Ketua KPU

Pangkalpinang (ANTARA News) - Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengritik rencana keberangkatan Ketua KPU Abdul Hafiz Ansari ke luar negeri yang dinilai tidak tepat karena persiapan Pilpres di dalam negeri belum sempurna.

"Persiapan Pilpres di dalam negeri belum sempurna terutama mengenai DPT, jelas saya kecewa atas recena Ketua KPU Abdul Hafiz Ansari pergi ke luar negeri bersama anaknya," katanya di Pangkalpinang, Kamis.

Ia meminta ketua KPU membatalkan kunjungannya ke luar negeri bersama anaknya dan harus tetap berada di Indonesia karena persiapan Pilpres 8 Juli masih belum sempurna.

"Saya ingin ketegasan dari Ketua KPU bahwa dirinya tetap berada di Indonesia sampai persiapan pilpres 8 Juli sempurna, terutama soal DPT yang saya rasa masih tetap jadi masalah sampai sekarang," ujarnya.

Menurut dia, untuk saat ini lebih baik dibatalkan saja rencana keberangkatan Ketua KPU ke luar negeri untuk menghindari terjadinya anggapan negatif di masyarakat.

"Saya meminta KPU harus lebih bekerja secara profesional dan benar-benar bertanggunjawab menyukseskan pilpres 2009, terutama masalah DPT yang saya rasa akan menjadi 'bola liar' nantinya jika tidak sikapi dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan spanduk sosialisasi tentang teknis mencentang yang seolah memihak kepada pasangan nomor urut 2 yang seharusnya hal itu tidak terjadi kalau KPU bekerja lebih hati-hati dan profesional.

"Saya yakin spanduk itu memang tidak ada unsur kesengajaan, tetapi sebagian kalangan menilai masalah ini seolah di sengaja oleh pasangan nomor urut dua. KPU mesti menjelaskan ini kepada publik," ujarnya.

Hidaya Nur Wahid yang juga ketua dewan syuro PKS menegaskan kepada kader dan simpatisan PKS untuk bekerja keras dan berjuang memenangkan pasangan SBY-Boediono.

"Terus bergerak dan melakukan konsolidasi dalam upaya memenangkan pasangan SBY-Boediono ini, karena PKS salah satu partai politik yang berkoalisi untuk mendukung pasangan ini," ujarnya.

Disinggung tentang isu yang menyatakan istri Boediono non Muslim, kata dia, masyarakat mesti melakukan koreksi terhadap isu tersebut dan jangan mudah terpancing dengan isu karena dapat memicu persoalan dalam pilpres.

"Kami mengharapkan masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan baik, jangan golput dan memilih sesuai hati nurani," ujarnya.
(*)