Tokoh Agama Serukan KPU Transparan Dalam Pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) transparan dan tidak memihak kepada salah satu calon pada Pemilu Presiden, 8 Juli mendatang.

Pernyataan sekitar 16 tokoh agama yang dipandu Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin itu disampaikan dalam acara seruan tokoh lintas agama untuk pilpres berkualitas, di Jakarta, Kamis.

Sekretaris umum persekutuan gereja Indonesia, Richard Dauleh mengatakan, bahwa KPU sebagai penerima mandat dari rakyat harus berlaku adil dan transparan.

Begitu juga dengan capres dan cawapres harus bermain dengan cantik untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas, sedangkan untuk pemilih diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pernyataan dan harapan yang sama berturut-turut juga disampaikan oleh tokoh lintas agama lainnya, yaitu Bhiksu Sapta Virya dari lembaga Sangha Mahayana Tanah suci Indonesia (SMTI/Walubi), Sekretaris Umum Majelis Tinggi Konghucu Indonesia dan beberapa tokoh lainnya.

Para tokoh berharap, Pemilu pada 8 Juli mendatang berjalan dengan damai tanpa ada bentrokan atau huru hara lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan meminta KPU segera menuntaskan masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu kurangnya perdamaian dalam pelaksanaan Pilpres.

Dia mencontohkan, masalah DPT yang berada di lingkungan tempat tinggalnya, kini masih sekitar 300 pemilih yang mendapatkan kartu pemilih dobel, dan hampir 500 orang belum terdaftar.

Masalah-masalah tersebut dikhawatirkan akan menjadi bibit tidak baik pada pelaksanaan Pilpres mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, para tokoh lintas agama juga meminta agar tim sukses capres-cawapres tidak membawa agama dalam politik.

"Membawa-bawa agama dalam ranah politik sama dengan merendahkan agama," kata dia.

Padahal, agama harus ditempatkan ditempat yang paling tinggi, dalam arti bahwa seluruh etika politik harus berdasarkan nilai-nilai agama.(*)