Saat raker virtual dengan Mendag Komisi VI DPR dukung pembukaan pasar

Peserta rapat virtual mendukung pasar rakyat tetap dibuka selama masa pandemik COVID-19 untuk menjaga keberlanjutan penyaluran hasil pertanian, peternakan dan perikanan sekaligus memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi dan peme

Jakarta (ANTARA) - Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja membahas perihal pembukaan pasar rakyat selama masa pandemik virus Corona (COVID-19) di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Raker Komisi VI tersebut dilaksanakan secara virtual dengan dihadiri oleh pimpinan Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto.

Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Fery Juliantono.

"Peserta rapat virtual mendukung pasar rakyat tetap dibuka selama masa pandemik COVID-19 untuk menjaga keberlanjutan penyaluran hasil pertanian, peternakan dan perikanan sekaligus memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat sehari-hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujar Pimpinan Raker Virtual Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat.

Aria menambahkan, usai rapat, BNPB akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tetap dioperasikannya pasar rakyat di wilayahnya masing-masing dengan meliputi:

a. Interaksi antara pedagang dan pembeli,

b. Kewajiban penggunaan masker, face shield, sarung tangan dan penyediaan tempat cuci tangan,

c. Standar kebersihan yang dilakukan secara berkala dengan menggunakan desinfektan dan membersihkan lapak/ kiosnya masing-masing,

d. Mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan apabila diperlukan.

3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus menjaga pasokan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau

Sementara itu, Pemerintah Daerah diminta melakukan sosialisasi dan monitoring sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan pasar dengan melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan terkait.

Untuk itu, Bima mengatakan BNPB, Kemendag, Kemendagri, APPSI, APEKSI dan APKASI akan melaksanakan konferensi pers bersama dalam waktu dekat.